TITIKNOL.ID, TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) kembali menorehkan prestasi di bidang tata kelola kepegawaian dengan meraih peringkat pertama dalam pengukuran Indeks Kualitas Data Aparatur Sipil Negara (IKADA) Semester I Tahun 2026 untuk kategori pemerintah provinsi di wilayah kerja Kantor Regional (Kanreg) VIII Badan Kepegawaian Negara (BKN) Banjarbaru, Selasa (14/7/2026).
Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, Pemprov Kaltara memperoleh skor 99,53 dengan predikat “Tinggi”, sekaligus menjadi yang terbaik di antara empat provinsi di wilayah Kanreg VIII BKN.
Capaian tersebut menempatkan Kaltara di atas Provinsi Kalimantan Timur yang meraih skor 99,38, Kalimantan Tengah 99,26, serta Kalimantan Selatan dengan nilai 99,02.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltara, Dr. Andi Amriampa, S.Sos., M.Si., menjelaskan bahwa IKADA merupakan instrumen yang digunakan BKN untuk mengukur kualitas data Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan empat indikator utama, yaitu kelengkapan, ketepatan waktu, akurasi, dan konsistensi data.
Menurutnya, seluruh data kepegawaian yang telah diunggah dan terintegrasi ke dalam sistem BKN menjadi objek evaluasi dalam penilaian tersebut.
”Seluruh data kepegawaian yang sudah terunggah ke sistem BKN dievaluasi. Untuk wilayah Kanreg VIII, Pemprov Kaltara berhasil menempati peringkat tertinggi dari empat provinsi yang ada,” ujar Andi.
Ia menilai, hasil tersebut menjadi bukti bahwa pengelolaan data kepegawaian di lingkungan Pemprov Kaltara telah berjalan dengan baik.
Meski demikian, pembaruan data akan terus dilakukan secara berkala mengikuti setiap proses administrasi kepegawaian agar kualitas dan akurasi data tetap terjaga.
Andi menambahkan, capaian tersebut masih merupakan hasil evaluasi Semester I Tahun 2026 sehingga masih terdapat ruang untuk terus melakukan penyempurnaan.
”Kami berharap capaian ini dapat dipertahankan. Yang terpenting adalah terus menjaga kualitas pembaruan data dan memastikan seluruh data ASN selalu akurat serta sesuai dengan kondisi terbaru,” pungkasnya.
Prestasi ini semakin memperkuat komitmen Pemprov Kaltara dalam mewujudkan tata kelola kepegawaian yang modern, akuntabel, dan berbasis data, sehingga mampu mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik di Kalimantan Utara. (Advertorial/dkisp)
