TITIKNOL.ID, KALTARA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional.
Pemprov Kaltara menerima penghargaan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) atas capaian tertinggi dalam pemanfaatan Katalog Konstruksi pada Semester I Tahun 2026.
Penghargaan tersebut diserahkan Sekretaris Utama LKPP, Iwan Herniwan, kepada Gubernur Kalimantan Utara yang diwakili Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), Amir Hamsyah, S.T., M.T., dalam ajang Indonesia Catalog Expo and Forum–Indonesia Procurement Forum and Expo (ICEF-IPFE) 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (30/7/2026).
Penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dan konsistensi Pemprov Kaltara dalam mengoptimalkan pemanfaatan Katalog Elektronik (E-Katalog) untuk mendukung proses pengadaan barang dan jasa pemerintah secara transparan dan akuntabel.
Pemanfaatan E-Katalog dinilai mampu meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta akuntabilitas belanja pemerintah.
Selain itu, sistem ini juga mendukung peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) sekaligus memperluas keterlibatan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK) dalam pengadaan pemerintah.
Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Biro PBJ Kaltara, Azis, S.E., M.Sc., mengatakan hingga 30 Juli 2026, capaian e-purchasing konstruksi Pemprov Kaltara telah mencapai 26,41 persen dari total target senilai Rp76.859.245.312.
”Per tanggal 30 Juli 2026, data di Inaproc pada kategori e-purchasing konstruksi sudah mencapai 26,41 persen dari total target e-purchasing konstruksi sebesar Rp76.859.245.312,” ujar Azis.
Ia menjelaskan, capaian tersebut dapat dipantau secara terbuka melalui laman data.inaproc.id sebagai wujud komitmen pemerintah dalam menghadirkan tata kelola pengadaan yang transparan, efisien, dan mudah diakses publik.
Menurut Azis, penggunaan E-Katalog tidak hanya mempercepat proses pengadaan dan pembayaran, tetapi juga membuka peluang yang lebih besar bagi pelaku UMKK lokal untuk berpartisipasi dalam belanja pemerintah sehingga turut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Pemprov Kaltara berharap penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pengadaan barang dan jasa yang profesional, transparan, dan akuntabel, sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi pembangunan dan perekonomian daerah. (advertorial/dkisp)
