TITIKNOL.ID, KALTARA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) bersama Kerajaan Negeri Sabah, Malaysia, memperkuat sinergi di bidang perdagangan, investasi, dan ketahanan pangan untuk mendukung rantai pasok Ibu Kota Nusantara (IKN).
Kesepakatan tersebut dicapai dalam Sidang ke-28 Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia (Sosek Malindo) Tingkat Provinsi Kaltara–Peringkat Negeri Sabah yang digelar di Tarakan, Rabu (29/7/2026).
Delegasi Negeri Sabah dipimpin Pengerusi JKK Sosek Malindo Negeri Sabah yang juga Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah (Pentadbiran), Datuk Dr. Jamili Nais, bersama jajaran pemerintah kedua wilayah.
Kerja sama ini menjadi bagian dari upaya menjadikan Kalimantan Utara sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan utara Indonesia.
Posisi Kaltara sebagai wilayah perbatasan sekaligus daerah penyangga IKN dinilai memiliki peluang besar untuk mendukung kebutuhan logistik dan rantai pasok ibu kota baru.
Potensi tersebut diperkuat dengan keberadaan sejumlah proyek strategis nasional di Kaltara, seperti Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) Tanah Kuning–Mangkupadi, PLTA Kayan Cascade, serta pengembangan hilirisasi sektor perikanan dan rumput laut yang diharapkan mampu terhubung langsung dengan pasar Sabah.
Gubernur Kalimantan Utara Dr. H. Zainal A. Paliwang menegaskan bahwa forum bilateral ini tidak hanya menghasilkan kesepakatan di atas kertas, tetapi diarahkan pada pelaksanaan program nyata yang mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat di kedua wilayah.
”Potensi besar yang kita miliki adalah modal penting untuk mendukung rantai pasok IKN, sekaligus memperkuat daya saing kawasan perbatasan agar tumbuh sebagai pusat ekonomi baru yang tangguh dan berkelanjutan,” ujar Gubernur Zainal, Kamis (30/7/2026).
Pembahasan dalam sidang dilakukan melalui tiga kelompok kerja (Pokja), yakni Pokja I Bidang Sosial dan Budaya, Pokja II Bidang Ekonomi, Perdagangan, dan Perhubungan, serta Pokja III Bidang Keselamatan dan Pengurusan Sempadan.
Melalui forum tersebut, Pemprov Kaltara memprioritaskan sejumlah agenda strategis, di antaranya kemudahan arus barang lintas batas, penyederhanaan tata kelola perdagangan, penguatan ketahanan pangan, hingga peningkatan keamanan di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia.
Gubernur juga meminta seluruh perangkat daerah terkait menjadikan hasil Sidang Sosek Malindo sebagai dasar penyusunan program kerja yang terukur dan memiliki target pelaksanaan yang jelas.
”Saya berharap pembahasan tidak lagi berhenti pada penyusunan dokumen rekomendasi, tetapi berlanjut pada implementasi, aksi bersama, dan pelayanan yang benar-benar dirasakan manfaatnya masyarakat di kawasan perbatasan,” tegasnya.
Melalui penguatan kerja sama dengan Sabah, Pemprov Kaltara optimistis mampu meningkatkan investasi lintas batas, membuka lebih banyak lapangan kerja, memperkuat ketahanan ekonomi kawasan perbatasan, serta mendukung peran strategis Kaltara sebagai salah satu penopang utama rantai pasok Ibu Kota Nusantara. (Advertorial/van/adpim)
