KAMPUNG NELAYAN – Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Ishaq Rahman, mengingatkan pemerintah daerah agar tidak terburu-buru menentukan lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di kawasan Api-Api (HO)
TITIKNOL.ID,PENAJAM – Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Ishaq Rahman, mengingatkan pemerintah daerah agar tidak terburu-buru menentukan lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di kawasan Api-Api.
Ia mempertanyakan rencana pembangunan tersebut lantaran kawasan yang dipilih sebelumnya telah memiliki Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang dibangun Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Namun, fasilitas itu dinilai belum berfungsi secara optimal.
Menurut Ishaq, kondisi tersebut semestinya menjadi bahan evaluasi sebelum pemerintah kembali menggelontorkan anggaran untuk pembangunan fasilitas perikanan di lokasi yang sama. Jangan sampai proyek baru justru mengulang persoalan yang pernah terjadi.
“Sudah pernah dibangun TPI, kemudian tidak berjalan. Kenapa kita mau mengulang yang kedua? Kenapa selalu coba-coba, sesuatu yang sudah gagal dicoba ulang? Jangan main-main dengan uang rakyat,” kata Ishaq, Senin (9/11/2026).
Politisi PDI Perjuangan ini menegaskan, penentuan lokasi KNMP tidak cukup hanya mempertimbangkan ketersediaan lahan. Pemerintah harus memastikan lokasi tersebut benar-benar sesuai dengan kebutuhan nelayan, termasuk memperhitungkan kondisi perairan, keamanan kapal, aksesibilitas, hingga keberlanjutan pengelolaan fasilitas.
Sebagai alternatif, Ishaq mengusulkan kawasan Legpon SDR di Kelurahan Waru.
Ia menilai kawasan tersebut lebih representatif karena berada di sekitar aliran sungai dan muara, sehingga kapal nelayan memiliki tempat bersandar yang relatif lebih terlindungi.
“Dari sisi keamanan kapal, kalau diletakkan di dalam sungai, dalam muara sungai, itu lebih aman kapal. Bagus kalau dibuat di Legpon,” ujarnya.
Dukungan terhadap alternatif lokasi tersebut, lanjut Ishaq, juga datang dari masyarakat. Bahkan, terdapat warga yang menyatakan kesediaannya menghibahkan lahan seluas sekitar setengah hektare untuk mendukung pembangunan KNMP.
“Usulan-usulan kami mendengarkan keinginan nelayan itu berada di Legpon SDR, di Kelurahan Waru. Ada warga yang siap menghibahkan sesuai dengan kebutuhan setengah hektare,” katanya.
Selain persoalan lokasi, Ishaq turut menyoroti aspek teknis pembangunan, khususnya desain dermaga yang direncanakan menjorok ke laut.
Menurutnya, kondisi ombak dan perubahan pasang surut air perlu diperhitungkan secara matang karena berpotensi menyebabkan kapal berbenturan dengan tiang penyangga dermaga.
Karena itu, ia meminta pemerintah melakukan kajian teknis yang lebih mendalam sebelum menetapkan lokasi maupun desain pembangunan.
Komunikasi dengan masyarakat, DPRD, serta organisasi perangkat daerah terkait juga dinilai penting agar keputusan yang diambil tidak mengabaikan kebutuhan nelayan.
Ishaq menegaskan, kritik yang disampaikannya bukan bentuk penolakan terhadap pembangunan KNMP di PPU. Ia justru berharap proyek tersebut direncanakan secara cermat agar anggaran yang digunakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat pesisir.
“Saya enggak pernah ingin menghambat pembangunan di PPU, tetapi perlu kajian yang lebih spesifik, jangan terburu-buru,” tegasnya.
Ia berharap pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih tidak sekadar berorientasi pada penyelesaian proyek fisik. Lebih dari itu, fasilitas yang dibangun harus mampu menjawab kebutuhan nelayan dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. (Advertorial)
