PEJUANG PEMEKARAN – Sekretaris Komisi II DPRD PPU, Jamaluddin, mengungkapkan sedikitnya terdapat 53 orang yang terlibat dalam perjuangan pemekaran Kabupaten PPU (HO
TITIKNOL.ID,PENAJAM – Pergantian kepemimpinan dan kebijakan pemerintahan seharusnya tidak membuat sejarah perjuangan pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) ikut terlupakan.
Pemerintah daerah dinilai perlu kembali memberikan perhatian kepada puluhan tokoh yang berperan dalam memperjuangkan lahirnya daerah otonom tersebut.
Sekretaris Komisi II DPRD PPU, Jamaluddin, mengungkapkan sedikitnya terdapat 53 orang yang terlibat dalam perjuangan pemekaran Kabupaten PPU.
Namun, perhatian terhadap para pejuang tersebut dinilai belum berlanjut secara konsisten. Bahkan, sebagian dari mereka kini telah meninggal dunia.
Menurutnya, keberadaan PPU sebagai daerah otonom tidak terlepas dari kerja keras tim sukses pemekaran yang dahulu memperjuangkan terbentuknya kabupaten tersebut.
“Teman-teman tim sukses itu melihat kondisi dan situasi yang ada ini. Mereka selama ini kayak terlupakan. Adanya kabupaten ini kan tidak terlepas dari perjuangan teman-teman tim sukses,” kata Jamaluddin, Senin (9/11/2026).
Ia menilai, sudah semestinya pemerintah daerah memberikan penghargaan sebagai bentuk pengakuan atas kontribusi mereka.
Penghargaan itu tidak harus berupa bantuan materi atau sesuatu yang bernilai ekonomi.
Menurutnya, pencatatan nama dan pengakuan resmi terhadap peran 53 tokoh tersebut dalam sejarah pembentukan PPU sudah menjadi bentuk penghormatan yang berarti.
Jamaluddin pun mendorong agar momentum peringatan hari jadi kabupaten dimanfaatkan untuk memberikan apresiasi kepada para pejuang pemekaran.
“Ada harapan mereka bagaimana di setiap ulang tahun kabupaten itu ada semacam penghargaan yang diberikan kepada mereka. Bentuknya apa, itu bisa dibicarakan. Tapi yang pasti, 50 sekian orang itu minimal disebutkan bahwa mereka adalah pejuang-pejuang yang sesungguhnya,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, perhatian terhadap tim sukses pemekaran sebenarnya pernah diberikan pada masa awal terbentuknya Kabupaten PPU. Namun, seiring pergantian pemerintahan, kebijakan tersebut tidak lagi berlanjut seperti sebelumnya.
Jamaluddin menilai, perubahan kepemimpinan seharusnya tidak menjadi alasan untuk menghapus bentuk penghormatan terhadap orang-orang yang berjasa dalam pembentukan daerah.
“Dulu pernah, awal. Ya, setidaknya berganti pemerintahan kan tentu berganti kebijakannya. Saya kira itu tidak harus hilang,” katanya.
Ia memastikan DPRD pada prinsipnya mendukung aspirasi tersebut. Sebab, lembaga legislatif hingga seluruh perangkat pemerintahan daerah yang ada saat ini merupakan bagian dari hasil perjuangan pemekaran.
“Kalau DPRD saja tidak ada kalau tidak ada buah hasil pemekaran. Jadi, kita pada prinsipnya mendukung,” tegasnya.
Sebagai informasi, Kabupaten PPU resmi menjadi daerah otonom pada 10 April 2002 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002. Sebelumnya, wilayah ini merupakan bagian dari Kabupaten Pasir yang kini bernama Kabupaten Paser.
Jamaluddin berharap penghargaan terhadap para pejuang pemekaran tidak hanya muncul sebagai wacana menjelang peringatan hari jadi kabupaten. Lebih dari itu, pengakuan tersebut perlu menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menjaga sejarah dan menghormati orang-orang yang telah meletakkan fondasi terbentuknya Kabupaten PPU. (Advertorial)
