TITIKNOL.ID, PENAJAM – Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Dapil Babulu-Waru, Ishaq Rahman, meminta pemerintah daerah mengevaluasi pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), khususnya yang berada di kawasan Api-Api.
Pasalnya, keberadaan fasilitas perikanan tersebut dinilai belum memberikan manfaat optimal bagi nelayan, baik dari sisi pemasaran hasil tangkapan maupun kepastian transaksi.
Politisi yang mewakili daerah pemilihan Babulu-Waru itu menilai, pembangunan infrastruktur perikanan tidak boleh berhenti pada penyediaan bangunan fisik. Pemerintah juga harus memastikan fasilitas tersebut benar-benar beroperasi dan memiliki sistem pengelolaan yang mampu mendukung aktivitas ekonomi nelayan.
Ia mencontohkan TPI di Babulu Laut yang hingga kini belum berfungsi sebagaimana mestinya.
Kondisi serupa, menurutnya, harus menjadi bahan evaluasi agar pembangunan fasilitas baru tidak kembali berujung pada minimnya pemanfaatan.
”Sudah pernah dibangun TPI, kemudian tidak berjalan. Di Babulu Laut sekarang ada TPI, tetapi tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan,” kata Ishaq.
Menurutnya, pemerintah perlu mengidentifikasi penyebab tidak optimalnya operasional TPI. Mulai dari kejelasan pengelola, mekanisme transaksi, hingga keterlibatan pedagang dalam rantai pemasaran hasil perikanan.
Persoalan tersebut, kata Ishaq, menjadi penting karena PPU memiliki potensi perikanan yang cukup besar, baik dari hasil tangkapan laut maupun komoditas tambak. Namun, potensi ekonomi itu belum sepenuhnya memberikan kontribusi yang terukur bagi daerah.
Ishaq menyoroti komoditas kepiting, baik jenis kepiting pedaging maupun petelur, yang sebagian besar dipasarkan ke Balikpapan.
Menurutnya, pemerintah perlu mengetahui secara pasti volume komoditas yang keluar dari daerah serta nilai ekonomi yang dihasilkan.
”Potensi kepiting pedaging dan petelur itu kan semua dibawa ke Balikpapan. Pernah tahu enggak kita ini berapa yang kita dapatkan daerah? Nah, itu kan enggak ada,” ujar politisi PDI Perjuangan ini.
Minimnya pendataan dinilai membuat pemerintah kesulitan memetakan potensi sektor perikanan sekaligus menghitung kontribusi ekonominya terhadap PPU.
Karena itu, keberadaan TPI semestinya tidak hanya menjadi lokasi transaksi, tetapi juga pusat pencatatan produksi dan distribusi hasil perikanan.
Selain persoalan pemasaran, Ishaq turut menyoroti sistem pembayaran kepada nelayan.
Ia mengungkapkan, terdapat nelayan yang harus menunggu hingga 10 sampai 15 hari untuk menerima pembayaran hasil tangkapan.
Padahal, hasil tangkapan yang dikumpulkan dalam beberapa hari tersebut dibayar dengan harga yang sama, meskipun harga komoditas perikanan dapat berubah sewaktu-waktu.
”Dia tangkapannya hari ini, besok, dan besoknya lagi, itu nanti dibayarkan bisa sampai 10 sampai 15 hari dengan harga yang sama. Padahal harga itu fluktuatif,” jelasnya.
Situasi tersebut berpotensi merugikan nelayan karena mereka tidak memiliki kepastian waktu pembayaran maupun posisi tawar yang kuat dalam menentukan harga jual.
Ishaq berharap pemerintah daerah mulai membenahi tata niaga perikanan secara menyeluruh.
Evaluasi terhadap TPI harus menjadi langkah awal untuk membangun sistem perdagangan yang lebih transparan, memperbaiki pendataan hasil produksi, serta memberikan kepastian transaksi bagi nelayan.
Ia juga mengingatkan agar pemerintah tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan fungsi dan manfaat fasilitas yang telah dibangun.
”Rajin membangun, tetapi lupa evaluasi. Kita membangun, kemudian tidak ada pengkajian ulang apa penyebabnya tidak berjalan,” tegasnya. (Advertorial)
Ishaq Rahman Desak Pengelolaan TPI Api-Api Dievaluasi, Nelayan PPU Jangan Dirugikan
