TITIKNOL.ID, PENAJAM – Mahalnya bahan bakar menjadi salah satu beban operasional yang dihadapi nelayan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur.
Anggota DPRD PPU dari Fraksi PDI Perjuangan, Ishaq Rahman, menyebut sebagian nelayan harus membeli solar dengan harga mencapai Rp10 ribu per liter.
Kondisi ini dinilainya perlu menjadi perhatian pemerintah dalam merancang fasilitas pendukung sektor perikanan.
Ishaq mendorong pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di kawasan dermaga atau sentra aktivitas nelayan.
Dengan lokasi yang dekat, biaya pengangkutan dapat ditekan sehingga nelayan berpeluang memperoleh solar dengan harga lebih terjangkau.
Ia menyebut harga dasar solar yang menjadi acuannya sekitar Rp6.800 per liter.
Selisih harga di lapangan, menurutnya, perlu ditelusuri agar persoalan distribusi tidak terus membebani masyarakat pesisir.
”Ketika dibangun di daerah dermaga nelayan, itu kan tidak lagi ada upah angkut. Bagaimana nelayan itu menerima harga Rp6.800, bukan lagi Rp10 ribu,” kata Ishaq.
Ia meminta pemerintah tidak hanya mengandalkan laporan atau asumsi dalam melihat persoalan tersebut.
Kondisi riil di lapangan harus menjadi dasar perencanaan, termasuk memastikan harga bahan bakar yang benar-benar dibayar nelayan.
”Coba teman-teman media ini turun tanya nelayan, berapa dia beli harganya? Turun, pastikan berapa dia beli per liternya,” ujarnya.
Namun, bagi Ishaq, penyediaan solar murah saja belum cukup untuk menjawab seluruh kebutuhan sektor perikanan. Pemerintah juga perlu membangun Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan pabrik es balok sebagai fasilitas yang saling menunjang.
Ketiga infrastruktur tersebut dinilai harus dirancang dalam satu kawasan pelayanan. SPBN menunjang kebutuhan melaut, pabrik es membantu mempertahankan kesegaran ikan setelah ditangkap, sedangkan TPI menyediakan sarana pemasaran hasil tangkapan.
”Kalau ada TPI enggak ada BBM, enggak ada es baloknya, percuma. Harus ada juga es balok. Tiga ini kan enggak boleh berpisah,” tegasnya.
Ishaq menilai pembangunan fasilitas perikanan tidak boleh sekadar berorientasi pada penyediaan bangunan fisik.
Aspek lokasi dan kemudahan akses harus menjadi pertimbangan utama agar fasilitas tersebut benar-benar digunakan oleh nelayan.
”Harusnya pendekatan pelayanan. Jangan bangun SPBN di tengah gunung,” sindirnya.
Ia berharap pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara menyusun perencanaan yang mengintegrasikan kebutuhan operasional, penanganan hasil tangkapan, hingga pemasaran ikan.
Dengan dukungan fasilitas yang saling terhubung, nelayan diharapkan dapat menekan biaya melaut sekaligus menjaga kualitas hasil perikanan sebelum dipasarkan. (Advertorial)
Ishaq Rahman: Jangan Bangun SPBN di Tengah Gunung, Nelayan PPU Butuh Solar Murah
