TITIKNOL.ID, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, mulai mematangkan persiapan inspeksi terhadap operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Pengawasan ini melibatkan satuan tugas (Satgas) lintas organisasi perangkat daerah (OPD) guna memastikan seluruh layanan berjalan sesuai standar dan ketentuan pemerintah pusat.
Sekretaris Daerah (Sekda) PPU, Tohar, mengatakan saat ini terdapat 13 SPPG yang beroperasi di wilayah PPU.
Jumlah tersebut terdiri atas 12 SPPG reguler dan satu SPPG satelit yang melayani kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), termasuk wilayah Jenebora.
Sebelum inspeksi dilaksanakan, Pemkab PPU telah menyampaikan pemberitahuan kepada masing-masing pengelola SPPG.
Langkah tersebut bertujuan agar pengelola dapat mempersiapkan dokumen administrasi maupun kelengkapan fasilitas yang diperlukan selama proses pemeriksaan.
“Sudah saya tanda tangani untuk memberitahukan kepada pemilik SPPG bahwa pada saatnya nanti kami akan melakukan inspeksi berdasarkan perintah kementerian,” kata Tohar, Kamis (12/11/2026).
Menurut Tohar, persiapan inspeksi tidak hanya berfokus pada kesiapan pengelola SPPG, tetapi juga menyangkut pemahaman seluruh anggota Satgas mengenai mekanisme dan standar pemeriksaan.
Karena itu, Pemkab PPU masih menyelaraskan parameter serta indikator yang akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan inspeksi di lapangan.
Ia menjelaskan, terdapat empat parameter utama dengan 14 indikator yang menjadi objek pemeriksaan. Pelaksanaannya melibatkan sejumlah OPD sesuai tugas dan kewenangan masing-masing agar seluruh aspek operasional SPPG dapat dievaluasi secara menyeluruh.
Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah pengelolaan limbah yang akan diperiksa Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Sementara itu, perangkat daerah yang membidangi kesehatan akan melakukan penilaian terhadap kelayakan fasilitas serta aspek keamanan pangan.
Pemeriksaan juga mencakup fasilitas penunjang kegiatan dapur, mulai dari kelengkapan peralatan memasak hingga perlengkapan penyajian makanan. Seluruh komponen tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan pelayanan pemenuhan gizi berjalan sesuai ketentuan.
“DLH menjustifikasi kondisi riil di lapangan berkenaan dengan pengelolaan limbah. Kemudian teman-teman kesehatan terkait dengan kelaikan tadi,” ujarnya.
Tohar menegaskan, keterlibatan lintas OPD diperlukan agar pengawasan tidak hanya berfokus pada satu aspek, tetapi mencakup keseluruhan standar operasional pelayanan.
Sejumlah instansi yang dilibatkan di antaranya perangkat daerah bidang kesehatan, ketahanan pangan, pertanian, lingkungan hidup, serta pekerjaan umum.
Hasil inspeksi nantinya akan dituangkan dalam formulir pemeriksaan sesuai petunjuk teknis Badan Gizi Nasional (BGN).
Melalui penyamaan pemahaman dan koordinasi antarinstansi, Pemkab PPU berharap pengawasan terhadap seluruh SPPG dapat berjalan lebih terarah, terukur, dan sesuai standar yang berlaku. (TN02)
