TITIKNOL.ID, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, mendorong perusahaan yang beroperasi di wilayahnya untuk menyelaraskan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau Corporate Social Responsibility (CSR) dengan prioritas pembangunan daerah pada 2027.
Komitmen tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah (Sekda) PPU, Tohar, saat membuka Rapat Forum TJSL yang digelar di Hotel Ika, Kelurahan Petung, Rabu (11/11/2026). Kegiatan ini diikuti pimpinan dari 39 perusahaan yang berdomisili di wilayah PPU.
Turut hadir Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Adi Saputro, perwakilan Kejaksaan Negeri PPU, Inspektorat, serta organisasi masyarakat Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI).
Dalam arahannya, Tohar menegaskan bahwa pelaksanaan CSR bukan sekadar bentuk kepedulian atau belas kasihan perusahaan kepada masyarakat. Menurutnya, TJSL merupakan tanggung jawab yang harus menjadi bagian dari perencanaan dan penganggaran perusahaan.
Ia meminta seluruh manajemen perusahaan memasukkan program CSR ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), sehingga pelaksanaannya dapat direncanakan secara matang dan berkelanjutan.
”Saya mengingatkan kembali, CSR bukan belas kasihan melainkan bagian dari kewajiban. Ketika ini merupakan kewajiban, maka hal tersebut termasuk dalam bisnis anggaran perusahaan atau Rencana Kerja Anggaran Perusahaan. Seluruh manajemen pasti paham dan ini akan menjadi pembahasan dalam setiap tahapan penyusunan perencanaan untuk tahun yang akan datang,” ujar Tohar.
Selain menekankan tanggung jawab perusahaan, Tohar juga mendorong sinkronisasi program pembangunan daerah dengan alokasi CSR perusahaan untuk tahun anggaran 2027.
Pemkab PPU sebelumnya telah menyampaikan daftar panjang (long list) kebutuhan program pembangunan kepada perusahaan. Daftar tersebut selanjutnya akan diseleksi menjadi daftar prioritas (short list) dengan mempertimbangkan kemampuan dan kapasitas anggaran masing-masing perusahaan.
Tohar berharap, mulai 2027 mendatang, seluruh perusahaan dapat mengambil bagian dalam pembangunan daerah melalui program CSR yang terencana, terkoordinasi, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
”Kita tutup buku 2026 sampai dengan Desember nanti. Andaikan di 2027 kita telah mampu mengkoneksikan ini, maka tanpa terkecuali seluruh perusahaan akan memiliki nama dan dapat mengibarkan bendera masing-masing untuk berkontribusi dan berpartisipasi nyata dalam kegiatan pembangunan,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Forum TJSL PPU, Abdul Rasyid, meminta seluruh pimpinan perusahaan memanfaatkan forum tersebut sebagai sarana komunikasi, koordinasi, sekaligus pertanggungjawaban atas pelaksanaan program sosial dan lingkungan perusahaan.
Menurutnya, forum TJSL tidak boleh hanya menjadi agenda seremonial. Setiap perusahaan diharapkan terbuka dalam menyampaikan program yang telah dilaksanakan maupun rencana kegiatan yang akan direalisasikan sesuai amanat peraturan perundang-undangan.
”Forum ini bukan hanya sekadar seremoni. Bapak-Ibu harus memanfaatkan forum ini untuk menjelaskan program apa saja yang sudah dilaksanakan sebagaimana amanat undang-undang untuk mengambil peran dalam kegiatan kemasyarakatan dalam bentuk CSR,” tegas Abdul Rasyid.
Dalam rapat tersebut, pemanfaatan Website TJSL juga menjadi salah satu pembahasan penting. Platform digital itu didorong menjadi sarana utama pelaporan berkala perusahaan kepada Pemkab PPU, sehingga proses penyampaian informasi lebih mudah, tertib, dan transparan.
Melalui sistem tersebut, perusahaan diharapkan dapat menyampaikan laporan pelaksanaan program CSR setiap triwulan, mulai Triwulan I hingga Triwulan IV. Mekanisme digital ini sekaligus diharapkan mengurangi ketergantungan pada pelaporan konvensional melalui dokumen softcopy maupun hardcopy.
Meski demikian, Forum TJSL tetap membuka ruang bagi perusahaan untuk menyampaikan laporan secara langsung kepada sektor perekonomian guna memastikan transparansi dan akuntabilitas program yang telah maupun akan dilaksanakan.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemkab PPU berharap seluruh perusahaan dapat mengevaluasi realisasi program hingga akhir 2026 sekaligus mematangkan perencanaan CSR 2027. Dengan demikian, kontribusi dunia usaha dapat semakin terarah dan bersinergi dengan kebutuhan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat PPU. (*/)
Sekda PPU Tegaskan CSR Bukan Belas Kasihan, 39 Perusahaan Diminta Sinkronkan Program 2027
