TITIKNOL.ID, PENAJAM – Ketua DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Raup Muin, mempertanyakan kepastian hukum rencana pemerintah daerah memanfaatkan pembiayaan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
Ia menegaskan, skema untuk mengatasi kurang salur Dana Bagi Hasil (DBH) 2023–2024 itu tidak boleh dilanjutkan sebelum memiliki landasan regulasi yang jelas.
Menurut Raup, rencana tersebut sejauh ini masih sebatas pembahasan dan belum memiliki kepastian aturan yang menjadi dasar pelaksanaannya.
Karena itu, pemerintah daerah diminta tidak terburu-buru mengambil keputusan sebelum seluruh mekanisme pembiayaan dipastikan sesuai ketentuan.
”Secara regulasi belum ada,” kata Raup.
Ia menilai, setiap kebijakan yang berkaitan dengan pembiayaan daerah harus melalui kajian dan analisis secara menyeluruh.
Tidak cukup hanya berorientasi pada kebutuhan pembangunan, pemerintah juga harus memperhitungkan risiko serta konsekuensi yang mungkin timbul terhadap keuangan daerah.
Raup mengingatkan, kejelasan regulasi menjadi bagian penting dalam menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran sekaligus menghindari potensi penyimpangan dalam pelaksanaannya.
”Setiap produk pemerintah itu sudah dianalisa sedemikian rupa, dibuatkan regulasi agar tidak terjadi kebocoran-kebocoran atau hal-hal lain yang tidak diinginkan,” ujarnya.
Sorotan DPRD tersebut muncul di tengah upaya Pemkab PPU mencari alternatif pendanaan untuk menjaga keberlanjutan pembangunan.
Hal ini menyusul belum tuntasnya penyaluran DBH untuk periode 2023–2024 yang diperkirakan mencapai sekitar Rp320 miliar.
Bupati PPU Mudyat Noor sebelumnya mengungkapkan, pemerintah daerah tengah mengkaji kemungkinan memanfaatkan fasilitas pembiayaan dari PT SMI.
Dari total dana kurang salur tersebut, potensi pembiayaan yang dapat dimanfaatkan diperkirakan berkisar 50 hingga 60 persen.
Rencana itu menjadi salah satu alternatif untuk memenuhi kebutuhan anggaran pembangunan di tengah keterbatasan fiskal daerah.
Namun, pemanfaatannya masih bergantung pada mekanisme dan ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) PPU, Muhajir, mengatakan pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan PT SMI untuk membahas kemungkinan skema tersebut.
Koordinasi dilakukan guna memperoleh kejelasan mengenai persyaratan dan mekanisme pembiayaan. Hingga kini, pelaksanaannya masih menunggu kepastian aturan teknis dari pemerintah pusat.
Apabila terealisasi, pembiayaan tersebut direncanakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, terutama peningkatan jalan dan penyediaan air bersih.
Meski demikian, Raup meminta pemerintah daerah memberikan penjelasan secara menyeluruh kepada DPRD sebelum rencana itu dilanjutkan.
Penjelasan tersebut mencakup dasar hukum, mekanisme pembiayaan, hingga kemampuan keuangan daerah dalam menanggung konsekuensinya.
Ia menegaskan, kebutuhan mempercepat pembangunan tidak boleh mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan daerah.
DPRD ingin memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil pemerintah memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
Dengan demikian, rencana pemanfaatan fasilitas PT SMI tidak hanya harus mampu menjawab kebutuhan pembangunan PPU, tetapi juga menjamin keamanan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. (Advertorial)
