TITIKNOL.ID, PENAJAM – Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Jamaluddin, menyoroti pentingnya peran pemerintah daerah dalam memberikan pembinaan yang serius terhadap koperasi serta usaha-usaha kemasyarakatan.
Menurutnya, langkah ini menjadi kunci penting untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah kondisi daerah yang saat ini masih sangat minim dan memiliki tingkat ketergantungan tinggi terhadap Dana Bagi Hasil (DBH).
Politisi Partai Nasdem dari Dapil Penajam ini menilai, keberhasilan sejumlah inisiatif ekonomi kerakyatan—seperti yang dicontohkan oleh Rusni Febrianti, seorang pelaku UMKM sekaligus Ketua Pengurus Koperasi Kriya Inovasi Mandara (KIM) di Kelurahan Saloloang, Kecamatan Penajam, Kabupaten PPU, bersama rekan-rekannya—membuktikan bahwa masyarakat, termasuk kalangan generasi muda, mampu berkarya dan membawa nama baik daerah.
Usaha tersebut bahkan dinilai berhasil menciptakan lapangan kerja inklusif bagi masyarakat sekitar yang membutuhkan, termasuk kalangan ibu rumah tangga hingga para janda dan duda.
Meski demikian, Jamaluddin mengkritik minimnya kehadiran dan pola pembinaan dari pemerintah terhadap sektor koperasi yang selama ini justru lebih dominan dibantu oleh pihak perusahaan swasta maupun perbankan.
Ia berharap pemerintah daerah ke depan lebih proaktif dan serius dalam mengawal potensi-potensi lokal yang ada.
”Koperasi ini lebih dominan di-backup, dibantu oleh beberapa perusahaan maupun dari bank. Memang juga ada nanti sih dari pemerintah tapi setahu saya itu tidak, tidak seperti seharusnya pembinaannya,” ujar Jamaluddin.
Ia menegaskan, ketika ada koperasi atau usaha masyarakat yang mampu membawa nama baik daerah, sudah sepatutnya mendapatkan keseriusan pembinaan dari pemerintah.
”Ketika ada koperasi atau ada usaha masyarakat yang memang apa bisa membawa nama baik daerah, ya perlu ada keseriusan untuk dibina. Karena tidak menutup kemungkinan dengan apa yang ada ini bisa menghasilkan sumbangsih PAD,” tambahnya.
Jamaluddin juga mengingatkan agar pemerintah daerah tidak terus-menerus menggantungkan diri pada kebijakan anggaran pusat. Mengingat kondisi anggaran pusat kerap membuat pemerintah daerah harus “gali lubang tutup lubang”, DPRD PPU mendorong agar optimalisasi sektor ekonomi kerakyatan dan koperasi dapat dijadikan salah satu solusi jitu untuk memperkuat ketahanan fiskal daerah.
”Dari dulu saya selalu teriakkan bahwa pemerintah itu seyogyanya memotivasi diri untuk terus mengembangkan upaya menciptakan peluang PAD. Karena ketika kita ketergantungan DBH, sedikit saja DBH tertahan, maka kita akan kelabakan,” tegas Jamaluddin menutup pemaparannya. (Advertorial)
Dorong Kemandirian Ekonomi, DPRD PPU Minta Pemkab Serius Bina Koperasi Lokal











