SESALKAN – Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik menyesalkan hanya 20 persen pekerja lokal yang bisa terserap sementara 80 persen masih luar Kaltim. TITIKNOL.ID
TITIKNOL.ID,SAMARINDA – Penjabat Gubernur Kaltim Akmal Malik mengungkapkan bahwa lapangan kerja sektor formal dan informal masih dikuasai pekerja dari luar Kalimantan Timur.
Ia mengatakan sebanyak 80 persen lapangan kerja di Kaltim masih dikuasi orang luar sementara sisanya 20 persen warga Kaltim.
Hal ini disampaikan saat memimpin Rapat Evaluasi Pelaksanaan Program Beasiswa Kalimantan Timur di Ruang Rapat Pimpinan DPRD Provinsi Kaltim, Sabtu (4/5/2024).
Dirinya sangat menyesalkan sampai saat ini lapangan kerja di sektor formal maupun informal hanya mau menyerap 20 persen dari seluruh angkatan kerja Kaltim.
“Sisanya dari mana yang 80 persen itu. Pasti dari luar Kaltim dan ini hampir terjadi setiap tahun,” ungkapnya.
Bahkan Akmal menyebutkan ketika berkomunikasi dengan perusahaan yang beroperasi di Kaltim, ternyata hanya mampu mengakomodir kisaran 10 hingga 25 persen warga Kaltim.
“Itu pun posisi kerja pada jabatan menengah ke bawah,” tambahnya.
Sementara itu, ia mengatakan beasiswa yang dikucurkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Badan Pengelola Beasiswa Kalimantan Timur Tuntas (BPBKT) bagi putra putri Benua Etam, harus berdampak positif bagi peningkatan kompetensi (kemampuan) dan kualitas penerimanya.
Menurut Pj Gubernur Akmal Malik, selayaknya BKT selain berimbas meringankan biaya pendidikan anak-anak Kaltim, juga meningkatkan kemampuan, keterampilan dan keahlian kerja penerima beasiswa.
“Pendidikan itu korelasinya bukan soal kecerdasan saja, tapi bagaimana peluang anak-anak kita bisa bekerja,” katanya.
Kedepan, beasiswa selain lebih selektif (tujuh kategori), juga mengarah dan mendukung pada pendidikan vokasi bagi para penerima.
“Kita berharap anak-anak kita yang menerima beasiswa, setelah selesai pendidikan tidak hanya menerima ijazah, tapi juga memiliki kemampuan dan keahlian kerja,” harapnya.
Rapat akhirnya memutuskan beberapa kesepakatan, diantaranya perlu dilakukan pembenahan pengelolaan pendidikan Kaltim dengan membentuk Tim Evaliasi Pembangunan Bidang Pendidikan dengan melibatkan pemangku kepentingan bidang pendidikan dan DPRD Kaltim.
“Kita ingin gagasan-gagasan bagus para pemimpin terdahulu, dapat diimplementasikan (dieksekusi) secara baik, benar dan tepat sasaran,” pungkasnya. (*)
