Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) PPU, Tur Wahyu Sutrisno mengungkapkan, kendala yang dihadapi karena belum mendapatkan surat rekomendasi persetujuan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). TITIKNOL.ID/HO
TITIKNOL.ID,PENAJAM– Sudah 2 bulan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Penajam Paser Utara belum kunjung dicairan.
Tunjangan yang belum dibayarkan yakni Januari dan Februari 2023.
Pembayaran TPP bagi ASN ini masih mengalami kendala.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) PPU, Tur Wahyu Sutrisno mengungkapkan, kendala yang dihadapi karena belum mendapatkan surat rekomendasi persetujuan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“TPP belum dibayarkan karena masih menunggu rekomendasi Kemendagri,” katanya, Selasa (14/3/2023).
Ia mengatakan, surat permohonan rekomendasi akan diproses oleh Kemendagri setelah surat persetujuan belanja aparatur sipil negara diterbitkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
“Kami tunggu satu tahap lagi yakni surat persetujuan Kemenkeu tentang alokasi belanja aparatur sipil negara. Setelah itu baru diproses di Kemendagri,” ujarnya.
Tur Wahyu menekankan, pembayaran tunggakan TPP tersebut akan diproses setelah surat rekomendasi diterima dari Kemendagri.
“Kalau sudah ada rekomendasi dari Kemendagri langsung kami proses pembayaran TPP,” ujarnya.
Tur Wahyu berharap, Kemendagri cepat memproses surat rekomendasi pembayaran TPP tersebut. Sehingga, hak pegawai cepat dibayarkan pemerintah daerah.
“Mudah-mudahan secepatnya keluar rekomendasi itu,” harapnya.(*)
