Jajaran Kanwil DJPb Kaltara gelar rakorwil di Tanjung Selor, 29 Maret 2023. HO/DJPb Kaltara
TITIKNOL.ID, TANJUNG SELOR – Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Utara berkomitmen tolak setiap gratifikasi yang dapat mencederai integritas lembaga Kementerian Keuangan di provinsi ke-34 ini.
“Saat ini Kemenkeu sedang mendapat ujian besar terkait integritas. Oleh karena itu kita harus tetap menjaga integritas kita dalam melaksanakan tugas kita di kanwil,” kata Kepala Kanwil DJPb Kaltara, Sakop di Tanjung Selor, Sabtu.
Ia mengatakan, menjadi keinginan bersama bahwa Negara harus bebas dari korupsi. Sebagai insan DJPb harus tetap memiliki tekad dan komitmen untuk menolak setiap gratifikasi yang dapat mencederai integritas kita.
Sebagai pimpinan di lingkup DJPb Kalimantan Utara, ia mengingatkan kepada kepada seluruh jajarannya agar dengan tegas mengatakan “tidak” untuk setiap gratifikasi sebagaimana tindakan pengendalian gratifikasi tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 227/PMK.09/2021 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan.
Ia mengatakan, Kanwil DJPb Kalimantan Utara sedang berjuang memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Nunukan untuk predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
“Untuk itu kita upayakan dengan integritas yang kita miliki untuk memperoleh predikat tersebut. Dan untuk KPPN Tanjung Selor dan Tarakan dapat menyusul di kesempatan berikutnya tahun depan untuk memperoleh predikat WBBM.
Sebelumnya, pada 28 – 29 Maret 2023, Kanwil DJPb Kalimantan Utara melaksanakan rapat koordinasi wilayah (rakorwil) triwulan I 2023 dihadiri seluruh pejabat dan pegawai lingkup Kanwil DJPb.
Rakorwil itu membahas mengenai capaian dan topik terkini yang berkembang di lingkup Kanwil DJPb seperti seperti penyaluran dana transfer ke daerah (TKD) dan implementasi Shadow Organization. (voi/net)
