Komplek Perumahan Wajib Hibahkan Aset Tanah ke Daerah untuk Pembangunan Fasilitas Umum

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) memastikan perumahan yang dibangun developer atau pelaku usaha pengembang perumahan bisa mendapatkan anggaran untuk pembangunan dan peningkatan fasilitas umum dari pemerintah daerah

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) memastikan perumahan yang dibangun developer atau pelaku usaha pengembang perumahan bisa mendapatkan anggaran untuk pembangunan dan peningkatan fasilitas umum dari pemerintah daerah. TITIKNOL.ID

TITIKNOL.ID,PENAJAM – Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) memastikan perumahan yang dibangun developer atau pelaku usaha pengembang perumahan bisa mendapatkan anggaran untuk pembangunan dan peningkatan fasilitas umum dari pemerintah daerah.

Seperti peningkatan jalan perumahan, penerangan jalan umum (PJU), drainase, penghijauan dan lainnya. 

Kepala Dinas Perkimtan PPU, Muhammad Yusuf Basra mengatakan, komplek perumahan bisa mendapatkan sentuhan anggaran dari pemerintah daerah untuk pembangunan dan peningkatan fasilitas umum apabila aset tanah telah dihibahkan pihak developer ke pemerintah daerah. 

“Peningkatan jalan di perumahan bisa diprogramkan di APBD jika aset tanah untuk jalan dihibahkan ke daerah terlebih dahulu,” kata Yusuf, Senin (20/11/2023). 

Selain, aset tanah untuk fasilitas umum dihibahkan ke pemerintah daerah, kata Yusuf, syarat lainnya yang harus dipenuhi developer adalah jumlah unit rumah yang terbangun. 

Pemerintah daerah akan meningkatkan jalan perumahan, pemasangan PJU, pembangunan drainase dan lainnya apabila jumlah unit rumah yang terbangun telah mencapai 80 persen dari total perencanaan developer. 

“Perumahan bisa dibangunkan jalan kalau kondisinya sudah 80 persen terbangun dari total perencanaan pengembang. Kalau yang terbangun baru dua atau tiga unit rumah belum bisa dialokasikan anggaran untuk pembangunan jalan meskipun aset tanahnya sudah dihibahkan oleh pengembang ke pemerintah daerah,” jelas Yusuf.

Ia mengungkapkan, Dinas Perkimtan kembali mengusulkan anggaran di APBD 2024 untuk peningkatan jalan perumahan.

“Pembangunan jalan kawasan perumahan ada yang diusulkan di tahun anggaran 2024. Itu diperuntukkan bagi perumahan yang sudah menghibahkan aset tanahnya ke pemerintah daerah,” terangnya. (Advertorial)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *