Kuota Pupuk Subsidi Dikurangi, Kadis Pertanian PPU Sebut karena Serapan 2023 Hanya 65 Persen

Kepala Dinas Pertanian Penajam Paser Utara Rozihan Asward mengungkapkan, realisasi pupuk bersubsidi di tahun 2023 lalu berada di angka 65 persen untuk urea dan  76 persen untuk NPK

Kepala Dinas Pertanian Penajam Paser Utara Rozihan Asward mengungkapkan, realisasi pupuk bersubsidi di tahun 2023 lalu berada di angka 65 persen untuk urea dan  76 persen untuk NPK.TITIKNOL.ID/HO

TITIKNOL.ID,PENAJAM –  Kepala Dinas Pertanian Penajam Paser Utara Rozihan Asward mengungkapkan, realisasi pupuk bersubsidi di tahun 2023 lalu berada di angka 65 persen untuk urea dan  76 persen untuk NPK.

Kurangnya realisasi ini karena tidak adanya musim tanam pada rentang waktu  sehingga berdampak juga kepada daya serap pupuk bersubsidi oleh para petani.

Apalagi akhir tahun 2023 lalu, khususnya di bulan September hingga Desember, hampir seluruh wilayah di Indonesia mengalami musim kemarau panjang dan juga terjadi di Kabupaten PPU.

Hal ini menyebabkan tidak adanya musim tanam pada rentang waktu tersebut dan berdampak juga kepada daya serap pupuk bersubsidi para petani.

“Mengingat adanya kemarau panjang, jadi tidak bisa kita paksakan petani untuk menyerap pupuknya,” jelas Rozihan saat rapat tim fasilitasi dan koordinasi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di ruang rapat Sekda Kantor Bupati PPU pada Selasa (16/01/24).

Penurunan angka ini tentunya berpengaruh kepada kuota yang diberikan di tahun 2024.

Kepala Dinas Pertanian Penajam Paser Utara Rozihan Asward mengungkapkan, realisasi pupuk bersubsidi di tahun 2023 lalu berada di angka 65 persen untuk urea dan  76 persen untuk NPK.TITIKNOL.ID/HO

Terdapat penurunan sebesar 52 persen untuk pupuk urea dan untuk pupuk NPK hanya terpenuhi 29 persen dari total keseluruhan yang diusulkan.

Rozihan menerangkan, pada rapat kali ini fokus membahas antisipasi yang akan dilakukan untuk musim tanam di 2024.

“Tahun 2023 ada bantuan berupa pupuk bersubsidi, mereka menggunakan itu dan kita upayakan nanti di bulan Juni untuk penambahan kuota ke Kementerian Pertanian, karena biasanya ada relokasi dari daerah-daerah yang tidak terserap akan diberikan kepada daerah yang membutuhkan,” terangnya. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *