News google
TitiknolKaltim

Abdul Khairin: Revisi Perda Izin Usaha Kepariwisataan sudah Mendesak

×

Abdul Khairin: Revisi Perda Izin Usaha Kepariwisataan sudah Mendesak

Sebarkan artikel ini
Ketua Pansus I DPRD Samarinda Abdul Khairin. IST

TITIKNOL.ID – DPRD Samarinda tengah menggodok rancangan peraturan daerah (raperda) tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Kepariwisataan.

Ketua Pansus I DPRD Samarinda Abdul Khairin mengatakan, revisi perda tersebut sangat mendesak lantaran sektor pariwisata perlu menjadi prioritas dan penopang ekonomi kota, khususnya Samarinda.

“Perda yang lama sudah dibuat sejak tahun 2002, 22 tahun yang lalu. Tentu sudah tidak up to date dan mempersulit para pelaku usaha pariwisata,” sebutnya.

Khairin menjelaskan, pansus ke depan akan mengundang para pemangku kepentingan, termasuk pemilik usaha wisata.

“Kita ingin mendengar masukan dan saran mereka agar raperda ini benar-benar mengakomodasi kebutuhan para pelaku usaha,” katanya.

Salah satu fokus utama raperda ini adalah mempermudah proses perizinan usaha pariwisata.

Ia mencontohkan, selama ini beberapa jenis usaha wisata seperti pesut bentong (kapal wisata) dan jetski tidak memiliki payung hukum yang jelas.

“Hal ini tentu menghambat perkembangan usaha mereka,” ujarnya.

Ketua Komisi I DPRD Samarinda Joha Fajal menambahkan, raperda ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan menjadikan Samarinda sebagai kota wisata.

“Dengan regulasi yang baik, diharapkan semakin banyak orang yang tertarik untuk berinvestasi di bidang pariwisata di Samarinda,” kata Joha.

Joha menargetkan, raperda ini dapat rampung pada bulan Juni mendatang.
Di samping itu, menurutnya, keberadaan raperda sangat dinantikan oleh para pelaku usaha pariwisata.

“Kita ingin menyelesaikannya sebelum anggota DPRD yang baru dilantik pada bulan Juli,” ujarnya.

Oleh karenanya, Khairin dan Joha optimis dengan adanya raperda ini, Samarinda dapat menjadi kota wisata yang maju dan mampu bersaing dengan kota-kota wisata lainnya di Indonesia.

“Perda ini penting untuk memberikan kepastian hukum bagi mereka dan membantu mereka dalam mengembangkan usahanya,” tuturnya. (*/wil/adv)