TitiknolKaltim

Pemkot Samarinda Dapat Penghargaan KPK, Capai Kinerja Tertinggi Pencegahan Korupsi 2023

×

Pemkot Samarinda Dapat Penghargaan KPK, Capai Kinerja Tertinggi Pencegahan Korupsi 2023

Sebarkan artikel ini
Direktur Korsup Wilayah IV KPK RI Ely Kusumastuti menyerahkan sertifikat Capaian Kinerja MCP Tertinggi Tahun 2023 kepada Pemerintah Kota Samarinda yang diwakili oleh Inspektur Pembantu (Irban) Khusus, Mukhlis di gedung KPK di Jakarta, Kamis (2/5/ 2024). IST/KOMINFO SAMARINDA

TITIKNOL.ID – Pemerintah Kota Samarinda memperoleh penghargaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas prestasi sebagai Pemerintah Daerah (Pemda) yang memperoleh Capaian Kinerja Monitoring Center for Prevention (MCP) tertinggi tahun 2023 tingkat Kota se-Indonesia.

Piagam penghargaan diserahkan Direktur Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah IV Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Ely Kusumastuti kepada Pemerintah Kota Samarinda, diwakili oleh Inspektur Pembantu (Irban) Khusus, Mukhlis di Kantor KPK, Kamis (2/5/2024).

Hadir pula dalam kesempatan ini Ketua Tim Monitoring MCP Lukman Hakim dan admin Jaga.id Regar, Vina Febrina.

Irban Khusus H. Mukhlis bilang, penghargaan ini diberikan oleh KPK karena Pemerintah Kota Samarinda mampu mencapai peningkatan capaian kinerja MCP yang sangat tinggi dalam setahun. Tahun sebelumnya (2022) nilai MCP Kota Samarinda pada angka 73, dan pada 2023 naik menjadi 88, melebihi target yang dipatok yaitu 80 poin.

Inspektur Kota Samarinda, Mas Andi Suprianto bilang, pencapaian ini hal yang menggembirakan dan diharapkan meningkatkan motivasi Pemerintah Kota Samarinda meningkatkan pelayanan masyarakat yang bersih dan bebas KKN. Ia mengapresiasi seluruh pejabat di kota Samarinda yang telah memperjuangkan kinerja dalam pencegahan korupsi sehingga berhasil meningkatkan jumlah pencapaian MCP ini.

Ketua Tim Monitoring MCP, Lukman Hakim menjelaskan, ada 7 (tujuh) area intervensi yang menjadi perhaian khusus menyangkut MCP ini yakni, Perencaanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan, Pengawasan APIP (aparat Pengawas Intern Pemerintah), Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, dan Pengelolaan BMD.

Lukman Hakim sebut terdapat 10 OPD dan bagian di Pemerintah Kota Samarinda yang menjadi penanggung jawab dalam pemenuhan tujuh area intervensi tersebut yaitu; Inspektorat, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Pendapat Daerah (BAPENDA), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda (Bappedalitbang), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim), Sekretariat DPRD Kota Samarinda, Bagian Organisasi, dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.

Baca Juga:   Nihil Unsur Pelanggaran, Bawaslu Hentikan Kasus Dugaan Mobilisasi Ketua RT di Samarinda

Wawancara Kominfonews dengan Inspektur Pembantu (Irban) Khusus, Muhlis, didampingi Ketua Tim Monitoring MCP Lukman Hakim dan Admin Aplikasi Pemantau MCP (jaga.id) Regar, Vina Febrina, bahwa saat ini dengan aplikasi Jaga.id inspektorat dan KPK dapat dengan mudah memantau pengendalian dan pencegahan anti korupsi pada masing-masing area Intervensi.

Oleh itu ia mengimbau OPD dan lembaga Pemerintah, terutama di Pemkot Samarinda terus meningkatkan integritas dan kesadaran dalam mencegah tindakan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) demi pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Prestasi ini tentu saja menjadi hal yang membanggakan dan kian melengkapi perolehan beberapa penghargaan lainnya yang sudah lebih dulu didapat. Seperti Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan 2023 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Timur, Pemerintah Daerah Berkinerja Tinggi Peringkat ke 8 Secara Nasional, dan penghargaan sebagai Kota terbaik dalam pembangunan daerah di Kalimantan Timur (Kaltim). (*/kmf/smr/red)