Kabar yang muncul, anggaran proyek Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara yang terpangkas di era Presiden Prabowo Subianto menjadi perhatian DPRD Kaltim
TITIKNOL.ID, SAMARINDA – DPRD Kaltim merasa khawatir adanya pemangkasan anggaran untuk Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur.
Kabar yang muncul, anggaran proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) yang terpangkas di era Presiden Prabowo Subianto menjadi perhatian DPRD Kaltim.
Diketahui, pemotongan drastis untuk proyek warisan Joko Widodo di tahun 2025 dari Rp42,5 triliun pada tahun 2024 menjadi hanya Rp143 miliar.
Tentu hal ini berimbas pada kelangsungan proyek Ibu Kota Nusantara tersebut.
Dana Rp143,1 miliar yang tertera dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025 untuk melanjutkan proyek warisan Presiden Joko Widodo tersebut sangat jomplang dari alokasi anggaran untuk proyek ini dalam APBN 2024 sebesar Rp42,5 triliun.
Anggota DPRD Kaltim, Muhammad Samsun mengungkap kekhawatirannya.
Keberadaan Ibu Kota Nusantara bakal menjadi pusat pemerintahan baru dan simbol masa depan Indonesia.
Kini dikawatirkan karena berada dalam situasi yang kritis, adanya pemangkasan untuk keberlanjutan pembangunannya.
Menurut politisi PDI Perjuangan Kaltim ini, jumlah anggaran yang tersedia, tidak cukup memenuhi kebutuhan infrastruktur dasar.
Terlebih lagi untuk sebuah mega-proyek sebesar IKN, yang kemudian memunculkan kekhawatiran terkait keberlanjutannya.
“Kita hanya bisa membangun jalan sepanjang 1,4 kilometer dengan lebar 6 meter. Ini jelas jauh dari yang diperlukan untuk merealisasikan visi besar IKN,” menurut Samsun, Selasa (29/101/2024).
Walaupun menghadapi tantangan anggaran, Samsun berharap beban finansial proyek ini tidak dipikul kota-kota penyangga di Kalimantan Timur.
“Daerah tidak akan menanggung beban ini, karena tanggung jawab proyek sepenuhnya berada di pemerintah pusat. Kami mendukung pelaksanaan proyek tanpa terlibat langsung dalam pembiayaannya,” jelasnya.
Ia memiliki harapan besar terhadap presiden baru yang akan memimpin Indonesia pada 2024.
Keberlangsungan dan percepatan pembangunan IKN sendiri, sangat bergantung fokus, perhatian dan segi prioritas pemerintahan yang baru.
Melihat ke depan, peran pemerintahan baru akan menjadi sangat penting.
Tentu peran pemerintah baru bukan saja dalam hal pengelolaan pembiayaan, namun menjaga momentum IKN dapat berfungsi sebagai penggerak pembangunan ekonomi dan pemerintahan Indonesia di masa yang akan datang.
“Kita butuh pemimpin yang mampu mendorong percepatan pembangunan dan memastikan kelancaran proyek ini,” katanya. (*)
