TITIKNOL.ID, SAMARINDA – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menargetkan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Timur hingga 100 persen pada semester II 2024.
Komitmen tersebut disampaikan Penjabat (Pj) Bupati PPU, Zainal Arifin, usai menghadiri kegiatan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah di Samarinda, Senin (16/12/2024).
“Kegiatan ini merupakan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, khususnya rekomendasi untuk Kabupaten PPU. Ini adalah komitmen kami untuk terus meningkatkan transparansi dan integritas melalui pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi pemeriksa,” ujar Zainal.
Zainal menambahkan, langkah strategis telah disusun, termasuk pendampingan intensif dari Inspektorat kepada entitas pemeriksaan untuk meningkatkan kinerja sesuai rekomendasi BPK.
“Pada semester pertama, tindak lanjut rekomendasi telah mencapai lebih dari 90 persen. Kini, kami tengah mengupayakan konsolidasi agar pada semester II bisa mencapai 100 persen,” tegasnya.
Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kaltim, Agus Priyono, menjelaskan bahwa pemantauan tindak lanjut merupakan agenda rutin yang dilaksanakan dua kali setahun. Tujuannya adalah memastikan pengelolaan keuangan daerah semakin baik.
“Kita harus berkolaborasi untuk memperbaiki pengelolaan keuangan. Harapannya, rekomendasi yang ditindaklanjuti dapat mencegah permasalahan serupa di masa depan,” ungkap Agus.
Agus juga meminta pemerintah daerah untuk belajar dari temuan BPK.
“Ketika ada kelemahan atau temuan, harus ada upaya konkret agar tidak terjadi lagi di masa mendatang,” katanya.
Kepala Inspektorat Kabupaten PPU, Budi Santoso, menegaskan bahwa target 100 persen menjadi prioritas tahun ini, terutama untuk menyelesaikan tunggakan rekomendasi dari tahun-tahun sebelumnya.
“Beberapa temuan dari entitas pemeriksaan di masa lalu masih belum selesai. Tahun ini, kami menargetkan semua dapat diselesaikan. Semoga harapan ini bisa terwujud,” jelas Budi.
Pemkab PPU berkomitmen menjadikan transparansi dan akuntabilitas sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang lebih baik di masa mendatang. (Humas6)
