TITIKNOL.ID, PENAJAM – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Syahruddin M. Noor mengemukakan dua persoalan utama yang menghambat jalannya sektor pertanian di wilayah PPU.
Faktor krusial tersebut yakni air dan pupuk yang merupakan elemen penting dalam mendukung pertumbuhan dan produksi tanaman padi.
Syahruddin mengungkapkan perlunya percepatan pembangunan regulator Telake yang diharapkan menjadi solusi cepat mengatasi masalah air.
“Kita, khususnya masyarakat di Babulu sebenarnya butuh percepatan regulator Telake. Ini bisa diselesaikan pemerintah pusat. Saya kira akan teratasi semua masalah yang ada di pertanian khususnya air, karena selama ini kita masih mengandalkan tadah hujan,” katanya, Kamis (6/3/2025).
Ia menambahkan, selain pertanian, rumah tangga juga akan terbantu dengan ketersediaan air bersih yang diambil dari regulator telake yang memanfaatkan sumber air bakunya.
“Percepatan regulator telake pastinya membawa dampak positif bagi sektor pertanian dan meningkatkan akses terhadap air bersih untuk kebutuhan rumah tangga,” ujarnya.
Sementara itu, permasalahan pupuk juga masih belum teratasi secara tuntas.
Syahruddin menyebut, pihaknya telah mengajukan gagasan kepada Bank Kaltimtara untuk berpartisipasi mengurai masalah kemudahan berbelanja pupuk bagi warga PPU.
“Ini merujuk pada permasalahan yang terjadi dalam pembelian pupuk menggunakan kartu tani, yang seringkali tidak efektif karena birokrasi yang rumit,” kata dia.
Oleh sebab itu, ia menginginkan setiap kios penjualan agar dibuatkan dengan sistem pembayaran QRIS yang ditempel di depan kios.
“Karena kemarin agak riweh, ada kartu tani yang tidak punya isinya, jadi disuruh mengisi baru dibelanjakan,” ucapnya.
Bank Kaltimtara dalam hal ini, supaya memberikan dana awal dan melengkapi tiap kios dengan sistem pembayaran digital (QRIS) tersebut, kemudian setelah panen baru dana itu dikembalikan.
“Ini menjadi diskusi saya dengan pimpinan bankaltimtara, mereka setuju sebenarnya,” imbuhnya.
Sebagai anggota legislatif, ia menegaskan peran mereka adalah mendorong dan memberi masukan kepada pemerintah daerah, utamanya dalam mengatasi masalah di sektor pertanian.
“Kami di DPRD ini kan hanya memberi masukan. Harapannya agar pemerintah daerah memperhatikan kebutuhan ini sehingga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga,” pungkasnya. (Advertorial/TN01)
