TITIKNOL.ID – Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, ke Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (18/3/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Airlangga melaporkan berbagai perkembangan ekonomi nasional, termasuk rencana pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan kerja sama ekonomi internasional.
Salah satu topik utama yang dibahas adalah KEK Batang, yang menjadi perhatian khusus Presiden Prabowo.
Pemerintah saat ini tengah menindaklanjuti kerja sama Two Countries Twin Parks antara Indonesia dan Fujian, Tiongkok.
Program ini bertujuan menarik investasi industri ke KEK Batang dengan nilai investasi mencapai Rp16 triliun.
“Ini menjadi pembicaraan saat Presiden bertemu dengan Presiden Xi Jinping beberapa waktu lalu. Sekarang kami menindaklanjutinya agar segera terealisasi,” ujar Airlangga usai pertemuan.
Selain KEK Batang, kawasan ekonomi lainnya juga menjadi perhatian, termasuk KEK Nongsa yang sedang dipersiapkan untuk pengembangan pusat data, serta KEK Singhasari yang telah menarik King College’s dan akan segera bergabung dengan Queen Mary University dari Inggris.
Selain membahas investasi, Airlangga juga memaparkan kondisi ekonomi nasional yang menurutnya masih kuat dan stabil.
Ia menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap positif, dengan inflasi terkendali dan neraca perdagangan yang masih surplus hingga Februari 2025.
Beberapa indikator ekonomi yang disorot adalah indeks keyakinan konsumen (Purchasing Managers’ Index/PMI) yang mencapai 53,6 pada Februari, serta pertumbuhan kredit sebesar 10,3 persen pada Januari.
Cadangan devisa Indonesia pun tetap tinggi, sementara ekspor mencapai USD14 miliar dengan surplus perdagangan sebesar USD6,61 miliar.
Dibandingkan dengan negara lain, ekonomi Indonesia dinilai masih kompetitif.
“Pertumbuhan ekonomi kita lebih tinggi dibandingkan Malaysia dan Chile, sementara inflasi kita juga salah satu yang terendah di ASEAN,” kata Airlangga.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo juga memberikan arahan terkait optimalisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Pemerintah berencana merevisi Keputusan Presiden (Keppres) terkait KUR dengan menambahkan Menteri Koordinator Bidang Pangan dan Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat dalam komite pengelolanya.
“Bapak Presiden ingin komite KUR lebih fokus pada pembiayaan usaha produktif, agar dampaknya lebih luas bagi ekonomi rakyat,” tambah Airlangga.
Terakhir, Airlangga melaporkan perkembangan kerja sama perdagangan internasional, termasuk finalisasi perjanjian dengan Eurasian Economic Union (EAEU) dan aksesi Indonesia ke dalam Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP).
Dengan langkah ini, Indonesia berpotensi memperluas pasar ekspor ke Meksiko, Kanada, Peru, dan Inggris, sehingga semakin memperkuat perekonomian nasional di tengah tantangan global. (*)
