TITIKNOL.ID – Kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai menunjukkan hasil konkret dalam mengejar swasembada pangan nasional.
Salah satu indikator utamanya adalah lonjakan produksi beras dan penurunan tajam volume impor sejak awal 2025.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat potensi produksi beras Indonesia pada Januari-April 2025 mencapai 24,22 juta ton gabah kering giling (GKG), meningkat 26,02% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Ini menjadi bukti nyata bahwa ketahanan pangan menjadi fokus utama pemerintah.
Pulau Jawa masih menjadi pusat produksi padi terbesar, dengan Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat mendominasi.
Namun, lonjakan produksi juga mulai terlihat di Sulawesi Selatan dan Sumatera Selatan, terutama dari lahan rawa yang sebelumnya kurang tergarap.
Ketersediaan pupuk menjadi salah satu fondasi penting.
Pada triwulan pertama 2025, distribusi pupuk bersubsidi naik 33,2% dibandingkan tahun lalu, didukung sistem digital iPubers yang memastikan penyaluran tepat sasaran berdasarkan data petani dan lokasi tanam.
Dari sisi infrastruktur, pemerintah mempercepat pembangunan dan perbaikan irigasi melalui Inpres No. 2/2025 dan revisi aturan teknis.
Kementerian PUPR kini diberi kewenangan langsung membangun irigasi tanpa harus menunggu izin dari kepala daerah untuk luas tertentu.
Salah satu capaian terbesar adalah penurunan drastis impor beras. Pada Januari-Maret 2025, volume impor hanya 112 ribu ton, anjlok 97,15% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 1,4 juta ton. Hal ini disebabkan keberhasilan panen dan serapan dalam negeri.
Perum Bulog mencatat serapan beras mencapai 1,5 juta ton hingga April 2025 dan diperkirakan menembus 2 juta ton hingga akhir tahun.
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan optimistis, dengan capaian tersebut Indonesia tak perlu lagi impor beras hingga 2026.
Meski demikian, tantangan tetap ada. Harga gabah yang turun di bawah HPP atau gangguan akses pupuk bisa membuat petani enggan menanam.
Oleh karena itu, pemerintah perlu menjamin ekosistem produksi yang berkelanjutan dan adil dari hulu ke hilir.
Langkah strategis lain adalah pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) sebagai simpul distribusi ekonomi lokal.
Melalui Kopdes, distribusi sembako, LPG, dan pupuk akan lebih efisien, memperkuat desa sebagai pusat produksi, distribusi, dan konsumsi. (*)
