Titiknol IKN

Pegawai BIN Mulai Pindah ke IKN Juni 2025, Hunian dan Kantor Siap Digunakan

59
×

Pegawai BIN Mulai Pindah ke IKN Juni 2025, Hunian dan Kantor Siap Digunakan

Sebarkan artikel ini
SWASEMBADA PANGAN - Wujud Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara. Kementerian Pekerjaan Umum menilai program swasembada pangan lebih prioritas bagi Kementerian Pekerjaan Umum meskipun proses pembangunan Ibu Kota Nusantara juga tetap jadi perhatian untuk terus dilanjutkan.

TITIKNOL.ID – Pemindahan pegawai Badan Intelijen Negara (BIN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dijadwalkan dimulai secara bertahap pada Juni 2025.

Hunian untuk para pegawai pun direncanakan sudah bisa digunakan pada 1 Juni 2025.

Informasi ini disampaikan oleh Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono saat mendampingi Wakil Kepala BIN, Komjen Pol (Purn) Imam Sugianto, dalam kunjungan ke sejumlah area persiapan di IKN.

Kunjungan tersebut bertujuan untuk memastikan kesiapan fasilitas hunian dan perkantoran sebelum proses pemindahan dilakukan.

“Untuk Rusun, nanti bisa dilanjutkan koordinasi dengan tim kami untuk menyiapkan hunian supaya nanti 1 Juni sudah masuk,” kata Basuki, dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (25/4/2025).

Basuki dan Imam meninjau langsung fasilitas hunian serta area kantor yang akan digunakan.

Imam Sugianto memastikan pemindahan tahap awal pegawai BIN akan dimulai pada Juni 2025, dengan para pegawai akan menempati Rumah Susun (Rusun) BIN yang sudah siap digunakan.

“Insyaallah mulai Juni,” tegas Imam.

Sebagai informasi, Otorita IKN menargetkan seluruh ekosistem perkantoran dan hunian Aparatur Sipil Negara (ASN) serta sektor Pertahanan-Keamanan (Hankam) rampung sepenuhnya pada Juni 2025.

Pada Juni 2024 lalu, Kementerian PUPR mulai membuka lelang proyek pembangunan Gedung Kantor Satelit BIN di IKN dengan nilai proyek mencapai Rp706,48 miliar.

Dana pembangunan ini bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2024.

Gedung Satelit BIN akan dibangun di atas lahan seluas 1,042 hektare dan terdiri dari Office Tower, auditorium, podium penghubung, dua security post,

area parkir semi basement, parkir outdoor untuk kendaraan listrik dan ambulans, gardu PLN, serta berbagai fasilitas pendukung lainnya.

Dengan langkah ini, BIN menjadi salah satu lembaga negara pertama yang memulai operasional di pusat pemerintahan baru Indonesia. (*)