TITIKNOL.ID, PENAJAM – Meski pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menetapkan angka kemiskinan ekstrem di wilayahnya telah mencapai nol persen pada 2024, DPRD memandang secara umum kemiskinan masih menjadi persoalan yang signifikan.
Anggota DPRD PPU, M. Bijak Ilhamdani menegaskan strategi pengentasan kemiskinan tidak dapat hanya mengandalkan pola bantuan instan.
Ia menilai pendekatan tersebut belum mampu menciptakan kemandirian masyarakat dalam jangka panjang.
“Pengentasan kemiskinan memerlukan strategi bertahap. Saat ini kategori miskin ekstrem adalah pendapatan di bawah Rp300 ribu, dan pemerintah memberikan bantuan tunai Rp400 ribu. Itu dianggap tuntas, padahal jumlah masyarakat miskin secara umum masih banyak,” ujarnya, Selasa (3/6/2025).
Ia menjelaskan meskipun terdapat perbedaan antara kategori miskin dan miskin ekstrem, intervensi berupa bantuan tunai belum cukup memutus mata rantai kemiskinan yang ada.
“Tidak bisa instan. Pemerintah harus bergerak perlahan dan konsisten agar kemiskinan bisa terurai,” tegasnya.
Ia menilai penguatan daya beli dan pertumbuhan ekonomi masyarakat tidak cukup hanya melalui bantuan sosial.
Pemerintah daerah, menurutnya, perlu meningkatkan kapasitas fiskal dan menciptakan iklim investasi yang sehat sebagai bagian dari upaya berkelanjutan.
“Pemerintah daerah juga harus memperkuat kemampuannya, memperluas lapangan kerja, dan mendorong sektor ekonomi agar masyarakat benar-benar bisa mandiri,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia juga mendorong evaluasi terhadap efektivitas program bantuan tunai yang selama ini dijalankan.
“Belum bisa dikatakan efektif jika tidak diiringi dengan penguatan ekonomi daerah,” tutup Bijak. (Advertorial/TN01)
