TITIKNOL.ID, JAKARTA – Syarat lulusan PPG bisa daftar rekrutmen guru Sekolah Rakyat 2025, Kemensos buka 1.554 pendaftaran PPPK.
Kementerian Sosial (Kemensos) resmi membuka seleksi PPPK Guru Sekolah Rakyat tahun 2025.
Seleksi ini dibuka untuk 1.554 formasi jabatan fungsional guru ahli pertama, yang nantinya ditempatkan pada Sekolah Rakyat yang tersebar di 100 lokasi tahap pertama penyelenggaraan.
Cek persyaratan umum dan khususnya.
Lulusan PPG yang dapat mengikuti seleksi adalah lulusan yang telah mengikuti serangkaian seleksi ASN PPPK pada tahun 2024.
Ada 1.554 formasi PPPK Guru Sekolah Rakyat yang dibuka dan akan ditempatkan pada Sekolah Rakyat yang tersebar di 100 lokasi seluruh Indonesia.
Bagi para guru yang tertarik untuk mendaftar sebagai PPPK Guru Sekolah Rakyat, simak penjelasan mengenai syarat pendaftaran serta hak dan kewajibannya.
Seleksi PPPK Guru Sekolah Rakyat 2025
Kemensos telah merilis sejumlah informasi mengenai seleksi PPPK Guru Sekolah Rakyat 2025.
Kabar gembiranya, seleksi PPPK Guru Sekolah Rakyat 2025 dapat dilamar oleh guru dengan rentang usia 20 hingga 45 tahun.
Kemensos membuka proses perekrutan Guru Sekolah Rakyat mulai hari ini, Selasa (10/6/2025).
Dilansir laman resmi sekolahrakyat.kemensos.go.id, syarat utama mengikuti seleksi ini adalah mengantongi sertifikat Pendidikan Profesi Guru (PPG).
Seleksi ini dibuka untuk 1.554 formasi jabatan fungsional guru ahli pertama, yang nantinya ditempatkan pada Sekolah Rakyat yang tersebar di 100 lokasi tahap pertama penyelenggaraan.
“Untuk memenuhi proses pembelajaran di Sekolah Rakyat, tentunya kita sama-sama tahu, diperlukan guru. Sebagai tahapan dari penunjukkan guru tersebut, perlu adanya seleksi calon guru. Calon guru dimaksud merupakan lulusan PPG yang diselenggarakan oleh teman-teman Kemendikdasmen,” ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemensos, Robben Rico, di Jakarta, Selasa (10/6/2025).
Proses seleksi guru ini dilaksanakan oleh Kemensos melalui kolaborasi lintas kementerian, yakni Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Pengadaannya dilakukan secara transparan dan tanpa dipungut biaya apapun atau gratis.
“Selanjutnya, seleksi tambahan nanti kita lakukan untuk memperoleh guru-guru terbaik yang akan mendidik dan mengawal anak-anak di Sekolah Rakyat ini. Tentunya Kementerian Sosial akan membantu proses seleksi tambahan tersebut,” kata Robben.
Sebagai informasi, Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan gratis dengan konsep asrama yang dirancang pemerintah, khusus untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem pada Desil 1 serta Desil 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Pembelajarannya mencakup penguasaan akademis, penumbuhan karakter, jiwa kepemimpinan, serta keterampilan hidup.
Hal ini bertujuan untuk menciptakan agen perubahan demi memutus mata rantai kemiskinan di masyarakat.
Sehubungan dengan pembukaan lowongan guru ini, maka Kemensos mengajak dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi para lulusan PPG untuk berpartisipasi.
Lulusan PPG yang dapat mengikuti seleksi adalah lulusan yang telah mengikuti serangkaian seleksi ASN PPPK pada tahun 2024.
Nantinya, guru-guru yang lulus seleksi menjadi guru Sekolah Rakyat akan diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional (PPPK JF) di bawah naungan Kemensos.
Mereka akan mendapatkan gaji pokok, tunjangan profesi guru, tunjangan kinerja, serta pelatihan khusus sebagai guru Sekolah Rakyat.
Seluruh guru Sekolah Rakyat yang telah terpilih, wajib melaksanakan disiplin ASN sesuai aturan yang berlaku di Kemensos, dan melakukan proses pembelajaran sesuai kurikulum yang ditetapkan.
Sementara syarat paling penting adalah bersedia ditempatkan di Sekolah Rakyat pada seluruh wilayah NKRI serta bersedia melaksanakan tugas tambahan yang ditetapkan Kementerian Sosial.
“Untuk itu, saya mengajak seluruh lulusan PPG untuk dapat berpartisipasi dalam kesempatan ini. Tentunya untuk mendukung program ini diperlukan sinergi bersama dari seluruh instansi yang terlibat,” kata Robben.
Selengkapnya, inilah syarat umum dan khusus dalam seleksi PPPK Guru Sekolah Rakyat 2025 dikutip dari kemensos.go.id, Selasa (10/6/2025):
Persyaratan Umum
Warga Negara Indonesia (WNI) yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
Usia paling rendah 20 tahun dan berusia paling tinggi 45 pada saat ditetapkan sebagai bakal calon guru;
Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih;
Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
Memiliki kualifikasi pendidikan akademik sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV)/Sarjana Terapan;
Memiliki Sertifikat Pendidik melalui Program PPG Prajabatan atau PPG Calon Guru;
Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar;
Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
Persyaratan Khusus
Memiliki indeks prestasi kumulatif (IPK) paling rendah 3,00;
Memiliki kemampuan Bahasa Inggris aktif (lisan dan tulisan);
Telah mengikuti seluruh tahapan seleksi ASN PPPK Tahun Anggaran 2024 dan Terdata pada aplikasi Sistem Seleksi Calon ASN (SSCASN);
Bersih dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA); dan
Siap berada di lingkungan sekolah berasrama.
Hak dan Kewajiban PPPK Guru Sekolah Rakyat 2025
Sejumlah hak dan kewajiban yang diperoleh sebagai guru Sekolah Rakyat.
Hak
Berstatus sebagai ASN PPPK JF Guru pada Kemensos;
Memperoleh gaji pokok ASN PPPK;
Memperoleh tunjangan sebagai guru PPPK sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
Mendapatkan pelatihan sebagai Guru Sekolah Rakyat.
Adapun gaji pokok PPPK telah diatur dalam PP Nomor 11 Tahun 2024 dan berbeda tergantung pada masa kerja.
Berikut rincian kenaikan gaji dari PPPK setelah diundangkannya Perpres Nomor 11 Tahun 2024:
Golongan I masa kerja 0 tahun, yaitu Rp 1.938.500
Golongan II masa kerja 3 tahun, yaitu Rp 2.116.900
Golongan III masa kerja 3 tahun, yaitu Rp 2.206.500
Golongan IV masa kerja 3 tahun, yaitu Rp 2.299.800
Golongan V masa kerja 0 tahun, yaitu Rp 2.511.500
Golongan VI masa kerja 3 tahun, yaitu Rp 2.742.800
Golongan VII masa kerja 3 tahun, yaitu Rp 2.858.800
Golongan VIII masa kerja 3 tahun, yaitu Rp 2.979.700
Golongan IX masa kerja 0 tahun, yaitu Rp 3.203.600
Golongan X masa kerja 0 tahun, yaitu Rp 3.339.100
Golongan XI masa kerja 0 tahun, yaitu Rp 3.480.300
Golongan XII masa kerja 0 tahun, yaitu Rp 3.627.500
Golongan XIII masa kerja 0 tahun, yaitu Rp 3.781.000
Golongan XIV masa kerja 0 tahun, yaitu Rp 3.940.900
Golongan XV masa kerja 0 tahun, yaitu Rp 4.107.600
Golongan XVI masa kerja 0 tahun, yaitu Rp 4.281.400
Golongan XVII masa kerja 0 tahun, yaitu Rp 4.462.500
Kewajiban
Melaksanakan disiplin ASN sesuai aturan yang berlaku di Kemensos;
Melaksanakan proses pembelajaran sesuai kurikulum yang berlaku dan ditetapkan;
Bersedia untuk ditempatkan di Sekolah Rakyat pada seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
Bersedia untuk melaksanakan tugas tambahan yang ditetapkan oleh Kemensos.
Sekolah Rakyat Dirancang Berasrama
Sekolah Rakyat didirikan sebagai upaya pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.
Program Sekolah Rakyat ditujukan untuk anak-anak yang berasal dari keluarga yang termasuk dalam miskin dan miskin ekstrim berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Sekolah Rakyat dirancang sebagai sekolah berasrama untuk memastikan para siswa mendapatkan pendidikan dan pengasuhan yang optimal.
Mengutip dari sekolahrakyat.kemensos.go.id, fasilitas yang disediakan mencakup asrama bagi siswa dan guru serta ruang kelas yang dilengkapi dengan sarana belajar modern.
Sekolah Rakyat ditargetkan mulai beroperasi pada tahun ajaran 2025/2026, tepatnya pada Juli 2025.
Informasi lebih lanjut terkait Sekolah Rakyat dapat diakses melalui laman https://sekolahrakyat.kemensos.go.id. (*)
