TITIKNOL.ID, PENAJAM – Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dikenal sebagai daerah yang menjunjung tinggi kebudayaan.
Salah satunya dapat dilihat dari event kebudayaan yang telah masuk dalam kalender nasional, Festival Belian Adat Paser Nondoi.
Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten PPU, Christian NS mengungkapkan, sayangnya, festival budaya yang selama ini menjadi napas pelestarian tradisi, terancam redup akibat minimnya dukungan anggaran.
“Dari banyaknya festival-festival adat, kini hanya tersisa Festival Nondoi yang tersisa di tahun ini untuk kembali digelar,” kata Christian, Jumat (20/6/2025).
Biasanya, Festival Nondoi selalu diiringi dengan Tanjong Penajo, namun tahun ini disebut-sebut Tanjong Penajo tak diadakan lagi, sehingga memungkinkan kemeriahannya sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.
“Kita tinggal satu festival saja. Dari Festival Nondoi, biasa hari kedua Tanjong Penajo, sekarang tidak lagi karena anggaran tadi,” ucap Christian.
Festival Nondoi pernah digelar selama lima hari, namun diperkirakan tahun ini hanya digelar selama tiga hari.
“Dari perolehan anggaran senilai Rp300 juta, mungkin tiga hari,” katanya.
Christian menjelaskan, PPU sebenarnya termasuk yang paling kuat dalam urusan kebudayaan dibanding Kabupaten/kota lainnya Kalimantan Timur (Kaltim).
Antusiasme tersebut terlihat jelas dari banyaknya sanggar seni yang masih aktif dan bermunculan.
Namun, disamping geliat budaya daerah terus tumbuh, dorongan dari sisi kebijakan dan dukungan anggaran belum maksimal.
Kondisi ini sangat kontras, dibandingkan dengan daerah lain, yakni Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar), seperti yang dikatakan Christian.
“Kita pernah berkunjung pada kegiatan Pekan Gawai Dayak. Mereka, Kalbar itu memposisikan kebudayaan sebagai sektor prioritas. Bahkan APBD Provinsi yang kecil itu, justru memporsikan 10 persen untuk kebudayaan. Sementara di PPU, bahkan satu persen pun belum,” bebernya.
Ia menyebut, sejumlah sangar seni tari saja, ketika diminta berpartisipasi mulai angkat tangan apabila tanpa pembiayaan.
“Mereka kebanyakan swadaya, sehingga ketika diminta tampil tanpa dukungan anggaran, mereka juga lesu,” kata Christian.
Lain hal dengan Kalbar, daerah tersebut mampu menyelenggarakan hingga tiga festival budaya besar dalam setahun dengan menjangkau seluruh etnis di tanah mereka, diantaranya Melayu, Dayak, hingga Tionghoa.
“Bahkan kesultanan dan kerajaan disana direvonasi, bangsawan digaji. Sangat iri dengan mereka, padahal kondisi APBD nya saja hanya 50 persen dari Kaltim,” ujarnya.
Disbudpar menilai, mestinya pembangunan daerah tak hanya sebatas pada pembangunan fisik, namun juga kebudayaan yang terus dikembangkan dan diberdayakan.
“Kalau pemimpinnya memiliki jiwa seni atau setidaknya paham pentingnya budaya, pasti itu bisa dihidupkan kembali. Potensi kebudayaan kita besar, namun akan sulit tergarap jika perhatiannya minim,” tandasnya.
(TN01)
