TITIKNOL.ID – Satria Arta Kumbara, mantan anggota Korps Marinir TNI Angkatan Laut (AL) yang jadi tentara bayaran Rusia, kembali viral di media sosial.
Jika sebelumnya ia viral karena bergabung dengan tentara bayaran Rusia untuk berperang di Ukraina, kini Satri menyatakan keinginannya untuk pulang ke Indonesia.
Hal itu disampaikan lewat akun TikTok @zstorm689 pada Minggu (20/7/2025).
Satria memohon bantuan Presiden Prabowo Subianto agar bisa kembali ke Indonesia.
Ia juga memohon maaf atas ketidaktahuannya yang menyebabkan pencabutan status kewarganegaraan Indonesia akibat kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia.
“Saya ingin memohon maaf sebesar-besarnya apabila ketidaktahuan saya menandatangani kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia mengakibatkan dicabutnya warga negara saya,” kata Satria.
Satria juga menegaskan bahwa dirinya tidak pernah berniat mengkhianati negara.
Ia bergabung dengan militer Rusia karena desakan ekonomi.
“Saya niatkan datang ke sini (Rusia) hanya untuk mencari nafkah. Wakafa Billahi, cukuplah Allah sebagai saksi,” ucap dia.
Lanjut Satria membeberkan, setelah menjalani hidup sebagai tentara bayaran, Satria menyadari bahwa pencabutan kewarganegaraan Indonesia merupakan konsekuensi berat.
Ia pun memohon bantuan untuk mengakhiri kontrak dengan Rusia dan memulihkan kembali statusnya sebagai warga negara Indonesia.
Satria bahkan meminta warganet untuk membantu menyebarkan pesannya ke admin Partai Gerindra agar sampai ke Presiden Prabowo.
“Jujur saya tidak ingin kehilangan kewarganegaraan saya, karena kewarganegaraan Republik Indonesia bagi saya segala-galanya dan tidak pernah ternilai harganya,” kata dia.
Menanggapi polemik tersebut, Juru Bicara Kemlu RI Roy Soemirat mengatakan, pihak KBRI Moskow terus melakukan pemantauan terhadap lokasi Arya dan menjalin komunikasi dengannya.
“Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Moskow tetap memantau keberadaan dan melakukan komunikasi dengan yang bersangkutan,” kata Roy saat memberikan pernyataan resmi pada Selasa (22/7/2025).
Namun, ia menegaskan bahwa urusan status kewarganegaraan Satria bukan berada di bawah wewenang kementeriannya.
“Mengenai status kewarganegaraan yang bersangkutan, hal tersebut menjadi ranah kewenangan Kementerian Hukum,” lanjutnya.(*)
