TITIKNOL.ID, PENAJAM – Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Mudyat Noor memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Strategis Daerah di Aula Lantai III Kantor Bupati, Selasa (12/8/2025).
Kegiatan ini dihadiri Wakil Bupati Abdul Waris Muin, Sekretaris Daerah Tohar, para asisten, serta seluruh perwakilan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), camat, lurah, dan kepala desa di wilayah PPU.
Dalam arahannya, Mudyat mengingatkan seluruh SKPD untuk tidak hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam membiayai program pembangunan.
Menurutnya, tantangan ke depan semakin berat, terutama karena sebagian besar anggaran daerah masih bersumber dari pemerintah pusat.
Ia mengungkapkan informasi bahwa pada tahun depan pemerintah pusat akan memangkas dana transfer ke daerah secara nasional sebesar Rp100 triliun.
Pemangkasan ini berpotensi mengurangi pendapatan daerah rata-rata Rp150–200 miliar per kabupaten/kota.
“Ini tantangan besar bagi kita. Jangan sampai karena anggaran terbatas, kita tidak berinovasi atau berkreasi. SKPD harus menyusun program sesuai kebutuhan masyarakat tanpa melihat dulu besar kecilnya anggaran. Nanti kita cari sumber pendanaan dari APBN, provinsi, atau pihak ketiga,” tegasnya.
Mudyat mencontohkan, meskipun APBD PPU hanya sekitar Rp2,7 triliun, nilai pembangunan di daerah bisa mencapai Rp5–10 triliun per tahun jika SKPD aktif menjalin kerja sama lintas instansi.
Ia menegaskan banyak program kementerian yang bisa dibawa ke daerah, seperti pembangunan sekolah, pengadaan buku dan laptop untuk digitalisasi pendidikan, hingga perekrutan relawan guru dari pensiunan.
Menurutnya, keaktifan SKPD akan membuat anggaran kecil menghasilkan pembangunan besar.
“Jangan hanya perjalanan dinas untuk hadir di acara, tapi pulang tidak bawa hasil. Harus ada manfaatnya,” ujarnya.
Selain kementerian, Mudyat juga mendorong SKPD memperkuat komunikasi dengan dinas di tingkat provinsi.
Banyak program provinsi yang bisa dilaksanakan di PPU jika koordinasi berjalan baik. Ia mengingatkan bahwa provinsi tidak akan mengetahui kebutuhan daerah tanpa adanya usulan aktif dari SKPD.
Bupati turut menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan organisasi masyarakat seperti PKK.
Menurutnya, meski anggaran PKK terbatas, sumber daya manusianya dapat dilibatkan dalam berbagai program tanpa membebani APBD secara signifikan.
Menutup arahannya, Mudyat meminta seluruh SKPD untuk mulai mengkolaborasikan kegiatan dengan kementerian dan provinsi pasca peringatan HUT RI ke-80.
Ia menegaskan agar setiap peluang bantuan dimanfaatkan dan kebutuhan prioritas masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur didata secara detail untuk mempercepat pembangunan. (Advertorial/Humas6)
Bupati PPU Minta SKPD Tak Hanya Andalkan APBD untuk Pembangunan
