PenajamTitiknolKaltim

Audiensi dengan Kemeninfra, Bupati PPU Dorong Pembangunan Pelabuhan Nenang dan Jembatan Riko

5
×

Audiensi dengan Kemeninfra, Bupati PPU Dorong Pembangunan Pelabuhan Nenang dan Jembatan Riko

Sebarkan artikel ini
Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Mudyat Noor, melaksanakan audiensi dengan Kementerian Infrastruktur yang dilaksanakan diruang rapat lantai IV Gedung Kemeninfra, untuk membahas potensi wilayah serta arah pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara ke depan dengan mengusung sejumlah usulan pembangunan di wilayah Kabupaten PPU, (Rabu, 23/09/2026).

TITIKNOL.ID, PENAJAM – Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Mudyat Noor melakukan audiensi dengan Kementerian Infrastruktur (Kemeninfra) untuk membahas potensi wilayah dan arah pembangunan infrastruktur di Kabupaten PPU.

‎Pertemuan tersebut berlangsung di ruang rapat lantai IV Gedung Kemeninfra, Rabu (23/9/2026). Dalam audiensi itu, Pemkab PPU menyampaikan sejumlah usulan pembangunan yang dinilai strategis untuk memperkuat konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

‎Beberapa usulan yang disampaikan meliputi peningkatan konektivitas melalui pembangunan Jembatan Riko, pembangunan Pelabuhan Nenang, pengembangan fungsi Bandara VVIP, serta dukungan terhadap sejumlah sektor unggulan daerah.

‎Mudyat mengatakan, pembangunan Pelabuhan Nenang dan Jembatan Riko menjadi dua usulan yang mendapat perhatian utama karena dinilai dapat memberikan dampak terhadap konektivitas dan aktivitas perekonomian di PPU.

‎Menurutnya, Pelabuhan Nenang memiliki posisi strategis karena dinilai dapat mendukung aktivitas logistik dan perekonomian daerah tanpa mengganggu alur pelayaran di kawasan Teluk Balikpapan.

‎“Pelabuhan Nenang ini pak, jika nanti dapat terbangun maka sebenarnya ini adalah makanan bagi kami di daerah, karena posisi pelabuhan ini sangat strategis dan tidak mengganggu alur pelayaran yang melintasi Teluk Balikpapan,” ujar Mudyat.

‎Selain pelabuhan, Mudyat turut menyampaikan harapan agar Bandara VVIP yang berada di wilayah PPU dapat dikembangkan dan difungsikan untuk melayani penerbangan internasional.

‎Ia menilai fasilitas landasan yang tersedia memungkinkan bandara tersebut dikembangkan untuk melayani penerbangan dengan pesawat berukuran besar, termasuk penerbangan untuk keperluan ibadah haji.

‎“Kami juga menginginkan bahwa bandara VVIP yang sejatinya masuk wilayah PPU nantinya dapat difungsikan sebagai bandara internasional, seperti keberangkatan haji misalnya, karena landasan kami cukup besar,” lanjutnya.

‎Kementerian Infrastruktur menyambut baik berbagai usulan yang disampaikan Pemkab PPU. Staf Khusus Menko Bidang Manajemen dan Kerja Sama Antar Lembaga, Agust Jovan Latuconsina, mengatakan pihaknya akan melaporkan usulan tersebut dan menindaklanjutinya melalui peninjauan langsung ke lapangan.

‎“Usulan ini kami terima dan akan kami laporkan. Nanti kami juga akan mengirimkan perwakilan untuk cek ke lokasi untuk memetakan usulan mana yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan terlebih dahulu,” ucap Agus.

‎Menurutnya, peninjauan lapangan diperlukan untuk melihat kondisi eksisting sekaligus memetakan kebutuhan dan prioritas dari sejumlah usulan pembangunan yang disampaikan Pemkab PPU.

‎Audiensi tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab PPU memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dalam menyelaraskan program pembangunan daerah dengan agenda pembangunan nasional.

‎Pemkab PPU berharap hasil pertemuan tersebut dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi teknis dan sinergi program, sehingga kebutuhan pembangunan infrastruktur di daerah dapat memperoleh dukungan sesuai kewenangan dan prioritas pemerintah.

‎Dengan posisi strategis PPU sebagai bagian dari kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), pemerintah daerah terus mendorong pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berkelanjutan untuk mendukung aktivitas ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

‎Dalam audiensi tersebut turut hadir Wakil Ketua I DPRD PPU Syahruddin, Direktur Perumda Danum Taka Abdul Rasyid, Kepala Dinas Perhubungan Agus Dahlan, Plt. Kepala Bappelitbang Ade Embong, Plt. Kepala Dinas PUPR Muhajir, Kabag Prokopim Tamrin, Kabag Umum Muktar, serta sejumlah pejabat Kementerian Infrastruktur.

‎Di antaranya Staf Khusus Menko Bidang Manajemen dan Kerja Sama Antar Lembaga Agust Jovan Latuconsina, Plt. Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang Sora Lokita, Asdep Penyelenggaraan Tata Ruang dan Penataan Agraria Djuang F. Sodikin, Asisten Deputi Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Transmigrasi M. Burhanudin Borut, serta Asisten Deputi Percepatan Pembangunan Kawasan Kepulauan, Pesisir, dan Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal Lauti Nia. (*/)