TITIKNOL.ID – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Sugiono, mengingatkan pesan Ketua Umumnya sekaligus Presiden Prabowo Subianto buntut aksi massal warga yang mendesak Bupati Pati, Sudewo, untuk mundur dari jabatannya.
Sugiono menyampaikan bahwa Prabowo selalu menekankan kepada seluruh kepala daerah agar setiap kebijakan yang diambil harus mempertimbangkan dampaknya terhadap rakyat kecil.
Ia menegaskan, Partai Gerindra lahir dari perjuangan masyarakat, sehingga keberpihakan kepada rakyat harus menjadi prioritas utama.
”Kepada semua kepala daerah kader Gerindra, saya mengingatkan kembali pesan Ketua Dewan Pembina/Ketua Umum kita yaitu Bapak Prabowo Subianto, bahwa setiap kebijakan yang diambil harus selalu memperhitungkan dampak yang akan dirasakan oleh rakyat terkecil di daerah masing-masing. Partai kita adalah partai yang lahir dan besar karena perjuangan tersebut,” ujar Sugiono dalam keterangannya, Rabu (13/8).
Menteri Luar Negeri itu mengaku terus memantau perkembangan situasi di Pati, khususnya aksi unjuk rasa warga yang menuntut Bupati Sudewo mundur.
Berdasarkan laporan yang diterimanya, kondisi aksi saat ini sudah kembali kondusif.
Sugiono juga menyebut dirinya telah memberikan peringatan langsung kepada Sudewo agar senantiasa memperhatikan aspirasi masyarakat.
Ia berharap setiap kebijakan yang dibuat tidak menambah beban bagi warga.
”Selaku Sekjen DPP Partai Gerindra, saya juga sudah menyampaikan kepada Bupati Sudewo agar memperhatikan aspirasi dari masyarakat sehingga kebijakan yang diambil tidak menambah beban kepada masyarakat,” katanya.
Sebelumnya, DPRD Kabupaten Pati telah menyepakati pembentukan panitia khusus (pansus) untuk memproses pemakzulan Bupati Sudewo.
Kesepakatan itu muncul bersamaan dengan kericuhan dalam aksi unjuk rasa pada Rabu (13/8), di mana massa mendesak Sudewo mundur buntut kebijakan kontroversialnya.
Salah satu kebijakan yang memicu protes adalah rencana kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen.
Meski kebijakan itu kini telah dibatalkan, warga terlanjur kecewa dan menilai Sudewo telah melanggar janji politik serta sumpah jabatannya.
Ketua DPRD Pati, Ali Badrudi, mengatakan pihaknya telah mengetok palu untuk memulai proses hak angket sebagai langkah awal pemakzulan.
“Rapat paripurna mengenai kebijakan Bupati Pati ini akan berkembang pada saat terbentuk pansus untuk mengusut kebijakan Bupati Pati,” ujarnya. (*/)
