TITIKNOL.ID – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah sangat diperlukan sebagai bagian dari pengawasan dan perbaikan kebijakan.
Meski terkadang terasa menyesakkan, kritik dinilai penting demi tercapainya tujuan bersama bangsa.
Pernyataan itu disampaikan Presiden dalam pidato kenegaraan perdananya di Sidang Tahunan MPR, yang digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen DPR/MPR/DPD, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
“Kita berbeda-beda boleh, tapi satu tujuan kita. Silakan yang berada di luar pemerintah, tidak ada masalah. Terima kasih,” ujar Prabowo.
Ia menekankan bahwa perbedaan pandangan bukan halangan selama semua pihak memiliki komitmen untuk memajukan Indonesia.
Menurut Prabowo, kritik, koreksi, dan pengawasan harus terus dijalankan, baik oleh pihak di luar pemerintahan maupun oleh pihak yang berada di dalam koalisi pendukung.
“Kita butuh koreksi, kita butuh pengawasan, kita butuh kritik, walaupun kadang-kadang kalau kritik itu menyesakkan juga, tapi enggak ada masalah. Jangan berhenti kritik,” tegasnya.
Presiden juga memberikan pesan khusus kepada partai-partai yang berada di dalam koalisi pemerintah agar tidak ragu dalam memberikan masukan dan pengawasan.
Prabowo menilai, kritik internal justru menjadi bagian penting untuk menjaga jalannya roda pemerintahan.
“Saya juga minta dari koalisi kita, tetap di dalam koalisi, harus berani mengawasi, harus berani koreksi,” ucapnya di hadapan anggota MPR, DPR, dan DPD RI.
Lebih lanjut, Kepala Negara menegaskan bahwa tidak ada pihak yang boleh merasa kebal hukum atau lebih kuat dari aturan yang berlaku.
Semua pihak, baik di dalam maupun di luar pemerintahan, harus tunduk pada supremasi hukum.
“Tidak boleh ada yang merasa lebih kuat dari hukum. Tidak boleh ada yang merasa tidak boleh diatur, diperiksa,” kata Prabowo dengan tegas.
Pidato kenegaraan ini menjadi momentum bagi Presiden Prabowo untuk menegaskan komitmennya membangun pemerintahan yang transparan, terbuka terhadap kritik, dan berlandaskan hukum demi kepentingan seluruh rakyat Indonesia. (*/)
