TITIKNOL.ID – Gelombang penolakan datang dari sejumlah Gubernur terkait kebijakan pemerintah pusat yang memangkas anggaran Transfer ke Daerah (TKD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
Para kepala daerah yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) kompak menyuarakan keberatan atas keputusan tersebut.
Pada Selasa (7/10/2025) pagi, para Gubernur itu mendatangi Kantor Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, untuk menyampaikan langsung aspirasi mereka.
Pertemuan berlangsung selama satu jam sejak pukul 10.00 WIB dan diwarnai diskusi cukup hangat.
Gubernur yang hadir antara lain berasal dari Provinsi Jambi, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Bangka Belitung, Banten, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, dan Sulawesi Tengah.
Selain itu, hadir pula perwakilan dari Maluku Utara, Sumatera Barat, DI Yogyakarta, Papua Pegunungan, Bengkulu, Aceh, Sumatera Utara, Lampung, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat (NTB).
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, seluruh Gubernur yang hadir menyampaikan pandangan dan keberatan mereka secara langsung.
“Semuanya ngomong, nggak mau ketinggalan. Ada yang bilang kebijakan ini bisa mengganggu stabilitas daerah bahkan NKRI,” ujar Purbaya saat ditemui usai pertemuan.
Purbaya menilai, reaksi keras dari para kepala daerah adalah hal yang wajar. Namun ia menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran perlu dilakukan agar keuangan negara tetap sehat.
“Kalau mereka mau bangun daerahnya, seharusnya dari dulu sudah bagus. Anggarannya jangan sampai hilang sana-sini,” katanya.
Lebih lanjut, Purbaya menegaskan pemerintah pusat masih membuka peluang untuk menambah anggaran TKD pada tahun mendatang, tergantung pada kondisi ekonomi nasional.
“Kalau memasuki pertengahan triwulan kedua tahun 2026 nanti ekonomi membaik, pendapatan pajak naik, dan kebocoran bisa ditekan, tentu anggaran bisa naik lagi,” jelasnya.
Menurutnya, keberlanjutan pembangunan daerah sangat bergantung pada kinerja pemerintah daerah dalam mengelola anggaran secara transparan dan efektif.
Ia menekankan pentingnya disiplin fiskal agar kepercayaan publik dan pusat semakin tinggi.
“Bereskan dulu belanjanya dan buat kesan yang baik. Saya bukan pengambil keputusan tunggal, semua tetap melalui DPR dan mekanisme nasional,” tegas Purbaya.
Ia pun menutup dengan pesan agar para kepala daerah fokus menyelesaikan program prioritas di masing-masing wilayah.
“Kalau belanja daerah rapi dan hasilnya terlihat, baru arah kebijakan bisa kembali ke desentralisasi penuh,” pungkasnya. (*/)
19 Gubernur Geruduk Kemenkeu Tolak Pemotongan TKD 2026, Menkeu Purbaya: Kalau Ekonomi Naik, Dana Akan Dibagi Lagi
