TITIKNOL.ID, JAKARTA – Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, bersama 17 gubernur lainnya, mendatangi Gedung Djuanda, Kementerian Keuangan RI, Jakarta, Selasa (7/10/2025).
Mereka datang membawa satu suara yakni menyampaikan keberatan atas pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.
Namun, di balik suasana formal itu, pertemuan justru berubah menjadi ruang dialog terbuka yang penuh nuansa pemahaman dan pertimbangan matang.
Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, menyambut langsung kedatangan para kepala daerah.
Di hadapan para gubernur, termasuk Gubernur Rudy Mas’ud, Purbaya tak hanya memaparkan kondisi fiskal nasional, tapi juga memberikan sejumlah pandangan strategis yang disebut Rudy sebagai “nasihat yang berpikir di luar pakem.”
“Bapak Menteri luar biasa. Beliau berpikir out of the box, sangat memahami tantangan daerah, terutama dalam situasi ekonomi global seperti sekarang,” kata Rudy Mas’ud usai pertemuan.
Dalam dialog tersebut, Rudy secara khusus menyinggung turunnya DBH yang diterima Kalimantan Timur.
Dari yang sebelumnya berkisar antara Rp6 triliun hingga Rp7 triliun per tahun, tahun ini angkanya menyusut drastis menjadi sekitar Rp1,6 triliun.
“Kami daerah penghasil sumber daya alam. Idealnya, DBH menjadi instrumen keadilan fiskal. Tapi kami juga paham kondisi fiskal nasional sedang butuh keseimbangan,” ujar Rudy.
Menkeu Purbaya, dalam tanggapannya, tak langsung menjanjikan perubahan instan.
Ia justru meminta seluruh kepala daerah melihat persoalan anggaran dalam konteks lebih luas.
Kebijakan fiskal, menurutnya, harus menjaga stabilitas ekonomi nasional tanpa mengabaikan kebutuhan pembangunan daerah.
“Kita sedang evaluasi menyeluruh. Data sedang dianalisis. Jika diperlukan, APBN Perubahan akan disiapkan dan disinkronkan,” ujar Rudy, mengutip pernyataan Purbaya.
Sehari sebelumnya, dalam rapat bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kantor Inspektorat Kaltim, Rudy menegaskan bahwa dirinya akan memperjuangkan hak daerah di tingkat pusat.
“Kita tidak hanya menuntut, tapi juga membawa solusi. Karena keberhasilan pembangunan Kaltim adalah bagian dari keberhasilan nasional,” tegasnya.
Pertemuan ini diakhiri dengan kesepahaman bahwa pembangunan adalah kerja bersama.
Bukan hanya soal dana, tapi juga tentang komitmen menjaga harmoni antara pusat dan daerah. (*)
