TITIKNOL.ID — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan tidak akan segan mengambil tindakan tegas terhadap jajaran menterinya yang melakukan penyimpangan.
Ia memastikan, reshuffle akan menjadi konsekuensi bagi pejabat yang tidak disiplin atau menyeleweng dari tanggung jawab.
Hal tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri Sidang Senat Terbuka Pengukuhan Mahasiswa Baru, Wisuda Sarjana, dan Dies Natalis Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI) 2025 di Bandung, Sabtu (18/10/2025).
Di hadapan civitas akademika UKRI, Prabowo menyebut memiliki jajaran menteri yang hebat dan berdedikasi.
Namun, ia menegaskan tetap akan bertindak bila ada yang “nakal” atau melenceng dari garis kepemimpinan.
”Kalau ada anak buah saya nakal, saya peringatkan satu kali. Masih nakal, saya kasih peringatan kedua. Kalau tetap tidak mau dengar, tiga kali apa boleh buat? Reshuffle, harus diganti,” tegas Prabowo disambut riuh tepuk tangan peserta.
Menurutnya, keputusan mengganti pejabat atau menteri bukan didasari perasaan pribadi, melainkan sepenuhnya demi kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia.
”Demi negara, bangsa, dan rakyat, tidak boleh ada rasa kasihan. Yang harus dikasihani itu rakyat Indonesia,” ujar mantan Menteri Pertahanan itu.
Prabowo juga menegaskan tidak mempermasalahkan bila kebijakannya menimbulkan ketidaksenangan dari sejumlah pihak.
Ia menilai, seorang pemimpin harus berani mengambil keputusan meski berisiko tidak populer.
”Saya tidak apa-apa dibenci asal rakyat saya tidak benci saya. Kalau saya dibenci oleh maling-maling, koruptor, manipulator, penipu yang serakah, tidak apa-apa,” ucapnya.
Sebagai informasi, Prabowo Subianto resmi dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8 pada 20 Oktober 2025. Sejak menjabat, ia tercatat sudah melakukan tiga kali perombakan kabinet untuk memperkuat efektivitas pemerintahan.
Dimulai pada 19 Februari 2025, Prabowo mengganti Satryo Soemantri Brodjonegoro dari jabatannya sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (MendiktiSaintek).
Posisinya kemudian diisi oleh Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) Brian Yuliarto.
Kemudian pada 8 September 2025, Prabowo merombak kursi lima menteri, yakni Budi Gunawan dari jabatan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Sri Mulyani dari jabatan Menteri Keuangan, Abdul Kadir Karding dari jabatan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)/Kepala BP2MI, Budi Arie Setiadi dari jabatan Menteri Koperasi, dan Dito Ariotedjo dari jabatan Menpora.
Seiring dengan itu, Prabowo mengangkat Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan, Mukhtarudin sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)/Kepala BP2MI, Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi, Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umrah, dan Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah.
Tidak lama berselang, pada 17 September 2025, ada empat posisi kementerian dan lembaga yang dirombak, yakni Erick Thohir dari jabatan Menteri BUMN, Sulaiman Umar dari jabatan Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut), Hasan Nasbi dari jabatan Kepala Komunikasi Kantor Kepresidenan (PCO), dan AM Putranto dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP).
Pada hari yang sama, Prabowo menangkat Djamari Chaniago menjadi Menko Polkam, Erick Thohir menjadi Menpora, Afriansyah Noor menjadi Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Rohmat Marzuki menjadi Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut), dan Farida Farichah menjadi Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop)
Lalu Prabowo juga melantik Angga Raka menjadi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Muhammad Qodari menjadi Kepala Staf Kepresidenan, Nanik S Deyang menjadi Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sanjata menjadi Wakil Kepala BGN Ahmad Dofiri menjadi Penasihat Khusus Presiden bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Reformasi Kepolisian, serta Sarah Saqida menjadi Kepala LKPP. (*/)
Presiden Prabowo Tegas: Menteri Nakal Siap-Siap di Reshuffle
