TITIKNOL.ID, PENAJAM – Inisiasi pemerintah daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) untuk mendukung percepatan program makan bergizi gratis (MBG) pusat terhambat.
Bupati PPU, Mudyat Noor mengatakan progres MBG mandiri yang dibiayai menggunakan sumber APBD berada pada tahap evaluasi oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
“MBG mandiri sejauh ini kita lagi konsultasikan ke Pemprov,” ujar Mudyat, Selasa (4/11/2025).
Menurutnya, Pemprov sendiri juga tengah berupaya mengimplementasikan program serupa melalui pendanaan mandiri, namun terganjal aturan pusat.
“Kita ketahui pemprov juga mencanangkan MBG mandiri, tetapi saya dengar programnya ditolak sama pemerintah pusat,” kata Mudyat.
Mudyat menduga, MBG mandiri pemkab PPU yang siap dimatangkan juga mengalami nasib sama berupa penolakan, sebab program tersebut sepenuhnya didanai dan dikelola lewat dana APBN, tidak dibebankan kepada daerah.
Sebaliknya, pemerintah daerah hanya diminta berfokus pada bantuan dalam bentuk lain, seperti penyediaan infrastruktur atau sosialisasi.
“Sepertinya nasib MBG mandiri sama dengan yang dialami Provinsi, ditolak juga karena merupakan program pemerintah pusat. Pemda hanya mengikuti ritmenya,” tambahnya.
Di sisi lain, Kabid PAUD dan PNF Disdikpora PPU, Durajat menyampaikan bahwa program rancangan pemda terkait MBG mandiri riskan terjadi duplikasi dengan program pusat.
Untuk itu, penyusunan petunjuk teknis (juknis) tak dapat berlanjut hingga kepastian pelaksanaan dituangkan dalam surat hasil evaluasi biro hukum Setdaprov Kaltim secara resmi.
“Karena MBG Pemprov saja ditolak di Kemendagri. Saya kira begitu, mau tidak mau mengikuti Badan Gizi Nasional (BGN) yang pelaksanaannya bertahap, daripada Pemda mendapat warning,” pungkas Mudyat.
(TN01)
