TITIKNOL.ID, SAMARINDA – Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Timur untuk Tahun Anggaran 2026 kembali menghadapi situasi kritis.
Pembahasan antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kaltim mengalami kebuntuan total, menyusul koreksi masif pada pos pendapatan daerah.
Kebuntuan ini dipicu oleh keputusan mendadak Pemerintah Pusat yang memangkas alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Kaltim secara signifikan.
Angka APBD 2026 yang sebelumnya telah disepakati dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) pada September 2025 sebesar Rp21,35 triliun, kini harus dirombak ulang.
Pendapatan transfer yang awalnya diproyeksikan Rp9,3 triliun, anjlok drastis menjadi hanya Rp3,3 triliun. Artinya, terjadi pemotongan pendapatan sebesar Rp6,3 triliun.
Tidak Siap Menerima Perubahan
Anggota Banggar sekaligus Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, M. Darlis Pattalongi, menegaskan bahwa pembahasan menjadi seret karena struktur anggaran keseluruhan harus direvisi total akibat pemotongan jumbo ini.
“Kami sangat berharap pemerintah pusat memberi kelonggaran. Bayangkan, yang terpotong itu Rp6,3 triliun. Tentu kami sangat tidak siap menerima perubahan secepat ini,” tegas Darlis, Kamis (20/11/2025).
Darlis mengungkapkan, Banggar dan Pemprov sebelumnya masih optimistis pemotongan TKD bisa dibatalkan melalui lobi intensif ke Kementerian Keuangan.
Namun, setelah kepastian pemotongan tidak berubah, pembahasan anggaran pun terpaksa dihentikan sementara.
Politikus PAN itu menjelaskan, Banggar dan TAPD kini meminta waktu untuk menggelar rapat internal guna merumuskan pos mana saja yang akan mengalami perombakan.
“Ketika pemotongan dipastikan tetap ada, pembahasan langsung tersendat. Untuk sementara, pembahasannya harus ditunda dulu,” jelasnya.
Rencana awal pembahasan APBD secara maraton selama tiga hari pun otomatis diperpanjang karena skala perubahan anggaran yang sangat besar. Kedua belah pihak membutuhkan persiapan matang untuk merumuskan postur baru di tengah tekanan defisit pendapatan ini.
Darlis khawatir, perubahan signifikan struktur anggaran ini dipastikan akan berdampak serius pada berbagai program strategis daerah.
Tantangan terbesar adalah merasionalisasi belanja tanpa mengorbankan manfaat pembangunan.
“Termasuk program Gratispol (pendidikan gratis) yang selama ini menjadi andalan, kemungkinan besar juga terdampak pengurangan,” pungkasnya. (*)
