TITIKNOL.ID, PENAJAM — Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor kembali menyoroti berbagai persoalan pembangunan daerah yang hingga kini masih menjadi tantangan serius bagi masyarakat di Kabupaten PPU.
Pernyataan itu disampaikan saat menghadiri kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) Peningkatan Pendapatan Negara (PPN) Komisi XII DPR RI di Provinsi Kalimantan Timur, yang berlangsung di Balikpapan, Rabu (26/11/2025).
Dalam forum tersebut, Mudyat Noor menekankan adanya ketimpangan pembangunan antara daerah di Pulau Jawa dan wilayah Kalimantan Timur, termasuk Kabupaten PPU.
Menurutnya, kondisi infrastruktur tidak sebanding dengan kontribusi Kaltim terhadap pendapatan negara.
“Kalau kita lihat di Pulau Jawa, pembangunan jalan itu bertingkat-tingkat. Di Kaltim jangankan bertingkat, menyambung jalan saja susah,” ujarnya.
Ia menyebut kondisi ini tidak adil, mengingat Kalimantan Timur merupakan salah satu daerah penyumbang pendapatan negara terbesar melalui sektor sumber daya alam.
Bahkan, Kabupaten PPU yang kini menjadi daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) justru mengalami penurunan drastis kemampuan fiskal.
“APBD kami tahun lalu masih Rp2,7 triliun, namun kini tinggal Rp1,3 triliun. Ini sangat memukul daerah,” tegasnya.
Karena itu, ia berharap Komisi XII DPR RI dapat menjadi jembatan aspirasi daerah, terutama terkait kebijakan transfer ke daerah (TKD) dan sistem pembagian dana bagi hasil (DBH).
“Kami berharap dana bagi hasil kembali diberikan secara proporsional kepada daerah penghasil, termasuk Kalimantan Timur,” lanjutnya.
Selain DBH, Mudyat juga meminta pemerintah pusat mempertimbangkan pemberian dana infrastruktur berbasis kompensasi lingkungan, mengingat eksploitasi sumber daya alam di Kaltim telah menimbulkan dampak ekologis yang besar.
Tidak hanya persoalan infrastruktur dan fiskal, ia juga menyoroti kondisi sektor perikanan di PPU yang dinilai masih memprihatinkan, meski memiliki potensi besar.
“Potensi nelayan di PPU luar biasa, tetapi kondisi dan harga hasil tangkapan masih jauh dari layak,” sebutnya.
Ia berharap pemerintah pusat mendukung program peningkatan kesejahteraan nelayan, termasuk pembangunan pelabuhan perikanan, cold storage, hingga sistem pemasaran hasil laut.
Mudyat optimis, dengan hadirnya Komisi XII DPR RI di Kalimantan Timur, aspirasi daerah dapat mendapatkan perhatian lebih serius dari pemerintah pusat.
“Kami tidak meminta banyak, hanya ingin keadilan. Karena Kalimantan Timur, termasuk Kabupaten PPU, sudah memberi banyak kepada negara,” tutupnya.
Kegiatan ini juga dihadiri Gubernur Kalimantan Timur, Rudi Mas’ud, serta sejumlah tokoh masyarakat yang turut menyampaikan harapan besar kepada Komisi XII DPR RI. (*)
