TITIKNOL.ID, PENAJAM — Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Mudyat Noor memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) bersama jajaran pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Kamis (27/11/2025), di Kantor Bupati PPU.
Pertemuan ini digelar sebagai langkah konsolidasi menghadapi tantangan anggaran daerah pada tahun mendatang.
Dalam arahannya, Mudyat Noor menegaskan agar seluruh perangkat daerah bekerja lebih kreatif dan berorientasi hasil.
Ia menekankan bahwa kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terbatas menuntut adanya inovasi dan efisiensi dalam pelaksanaan program kerja.
“APBD kita tidak mampu menopang seluruh kebutuhan program. Karena itu saya minta inovasi, bukan sekadar rutinitas. Jangan lagi hanya rapat, tapi harus ada hasil yang konkret,” tegas Mudyat yang turut didampingi Sekretaris Daerah PPU, Tohar.
Mudyat menyampaikan bahwa SKPD harus mampu membaca potensi sektor masing-masing dan mengubahnya menjadi sumber penguatan ekonomi masyarakat.
Sektor perikanan, pertanian, hingga pariwisata disebut sebagai ruang strategis yang harus dikembangkan.
Ia turut mencontohkan bentuk kerja sama yang telah dijalin pemerintah daerah dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Melalui Dirjen Perikanan Tangkap, Pemkab PPU mendapatkan peluang dukungan anggaran sebesar Rp22 miliar untuk penguatan infrastruktur dan aktivitas nelayan.
Menurutnya, masalah mendasar sektor perikanan berada di hulu, termasuk ketersediaan es dan solar bagi nelayan.
Kondisi ini menyebabkan nelayan menjual hasil tangkapan sebelum sampai ke Penajam sehingga nilai ekonomi tidak maksimal.
“Kita harus rebut nilai ekonominya,” ujarnya.
Selain sektor perikanan, Bupati juga menyoroti pentingnya penguatan pertanian dan peternakan.
Ia meminta SKPD terkait melakukan pemetaan prioritas serta menghubungkan program kerja dengan sumber pembiayaan kementerian, provinsi, dan sektor usaha.
Program digitalisasi desa atau Desapedia juga menjadi salah satu indikator penting percepatan pembangunan desa.
Jika minimal 30 desa memenuhi standar digitalisasi, PPU berpotensi memperoleh insentif hingga Rp20 miliar dari Badan Pusat Statistik (BPS).
Dalam kesempatan ini, Mudyat kembali menekankan efisiensi anggaran. Ia meminta agar perjalanan dinas, kegiatan seremonial, dan program nonteknis dikurangi atau dihentikan jika tidak memberikan dampak langsung pada masyarakat.
Meski begitu, ia memastikan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) ASN tidak akan dipotong.
Menutup arahannya, Mudyat menegaskan fokus pembangunan PPU mengarah pada tiga sektor utama yaitu industri perikanan, industri pertanian dan peternakan, serta pariwisata berbasis lokal.
“Kita tidak akan bangun mall atau proyek glamor. Kita perkuat ekonomi rakyat,” tandasnya.
Rakor berlangsung dinamis dan menghasilkan tindak lanjut berupa penyusunan program teknis lintas SKPD sebagai langkah percepatan pembangunan daerah di tengah keterbatasan fiskal. (*/)
Bupati PPU Pastikan TPP ASN Tak Dipotong, Mudyat: Tolong Tunjukkan Kinerja
