SamarindaTitiknolKaltim

Defisit APBD Kaltim 2026, Dana PUPR Tersisa Rp834 Miliar hingga Proyek Gedung Baru Dihentikan 

19
×

Defisit APBD Kaltim 2026, Dana PUPR Tersisa Rp834 Miliar hingga Proyek Gedung Baru Dihentikan 

Sebarkan artikel ini
APBD 2026 - Ilustrasi APBD 2026. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (PUPR-PERA) Provinsi Kalimantan Timur tengah menyiapkan strategi kerja ekstra keras menyusul pemangkasan anggaran yang sangat signifikan untuk tahun 2026.

Dana triliunan PUPR Kaltim berkurang. Kenapa anggaran infrastruktur anjlok drastis tahun depan? Cek proyek mana saja yang ditunda dan proyek RS Korpri yang tetap berlangsung dan jalan-jalan yang tetap digarap

TITIKNOL.ID, SAMARINDA – Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (PUPR-PERA) Provinsi Kalimantan Timur tengah menyiapkan strategi kerja ekstra keras menyusul pemangkasan anggaran yang sangat signifikan untuk tahun 2026.

Anggaran dinas ini diproyeksikan anjlok dari Rp3,6 triliun pada tahun 2025 menjadi hanya sekitar Rp834 miliar di tahun mendatang.

Meskipun menghadapi penurunan anggaran hingga sekitar 77 persen, Kepala Dinas PUPR-PERA Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda, menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur jalan tetap menjadi prioritas utama yang tidak bisa ditawar.

Fokus pada Ruas Strategis

Fitra menyatakan bahwa dalam skala urgensi pembangunan daerah, sektor jalan adalah instrumen vital yang dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat dan memicu pertumbuhan ekonomi.

“Meskipun semua sektor penting, namun untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan yang dirasakan oleh masyarakat luas, jalan tetap menjadi prioritas utama,” ujar Fitra, Rabu (3/12/2025).

Pihaknya akan memfokuskan sisa anggaran pada penuntasan dan pemeliharaan ruas-ruas jalan strategis daerah, terutama jalur kritis seperti penghubung Kutai Barat menuju Mahakam Ulu dan Kutai Timur menuju Berau.

Selain fokus utama tersebut, Fitra menyebutkan sebagian besar ruas jalan lainnya hanya akan mendapatkan alokasi untuk pemeliharaan rutin.

Fitra tidak menampik bahwa anggaran untuk pemeliharaan pun ikut menipis.

Namun, ia menekankan bahwa keterbatasan dana tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan kepada publik.

Berbagai langkah efisiensi dan penghematan telah diterapkan secara ketat di internal kantor dinas.

“Kami tetap berupaya mengoptimalkan pelayanan semaksimal mungkin dengan dana yang ada. Kami di internal sudah melakukan pemotongan dan penghematan-penghematan dalam operasional kantor, mulai dari penggunaan air, listrik, dan aspek operasional lainnya,” ungkapnya.

Baca Juga:   Komisi III Respons Positif Satu Kelurahan Satu Taman Bermain 

Pemangkasan anggaran ini disebut berdampak hampir di semua bidang, yakni mulai dari:

  • Bina Marga;
  • Sumber Daya Air (SDA);
  • hingga Cipta Karya.

Pembangunan Gedung Baru Dihentikan

Dalam situasi pengetatan anggaran ini, Fitra memastikan bahwa proyek pembangunan gedung-gedung kantor baru untuk sementara waktu akan ditiadakan.

Rencana kerja akan lebih fokus pada penuntasan proyek-proyek yang sudah berjalan.

Namun, satu proyek strategis di sektor kesehatan yang tetap akan dikembangkan adalah peningkatan grade RSUD Aji Muhammad Salehuddin II (RS Korpri) di Jalan Wahid Hasyim 1, Samarinda.

Rumah sakit tersebut akan ditingkatkan gradenya supaya bisa melayani masyarakat lebih banyak.

Sementara untuk bangunan gedung kantor baru, sejauh ini masih belum ada di rencana.

“Kalaupun ada, paling penuntasan (proyek lama), tapi kalau untuk yang baru, tidak,” pungkas Fitra. (*)