TITIKNOL.ID, PENAJAM – Komisi I DPRD Penajam Paser Utara (PPU) kembali menerima aduan terkait tumpang tindih kepemilikan lahan di sejumlah wilayah.
Laporan tersebut datang dari warga yang mengaku lahannya diklaim pihak lain tanpa dasar hukum jelas.
Anggota Komisi I DPRD PPU, Abdul Rahman Wahid, mengatakan persoalan ini sudah berulang dan belum mendapat penanganan yang benar-benar tuntas.
“Kasus seperti ini bukan baru, tapi terus muncul. Warga itu datang karena merasa dirugikan,” ujarnya, Rabu (3/12/2025).
Ia meminta pemerintah daerah bersama instansi pertanahan segera turun melakukan pengecekan dokumen dan lokasi agar penyelesaian dapat dilakukan berdasarkan data, bukan klaim sepihak.
Wahid mengingatkan, konflik lahan yang dibiarkan berlarut dapat memicu ketegangan sosial dan menghambat aktivitas pembangunan maupun investasi.
Dalam waktu dekat, pihaknya berencana mengundang dinas terkait untuk membahas langkah penyelesaian yang jelas agar persoalan serupa tidak terus terulang.
“Jangan karena tidak punya kuasa, rakyat kecil jadi kalah. Masyarakat kita hanya ingin kepastian dan keadilan. Itu yang harus dijawab pemerintah,” tutupnya.
(TN01/Advertorial)
