TITIKNOL.ID, JAKARTA — Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor, menghadiri rapat koordinasi bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) terkait percepatan program perumahan nasional.
Agenda tersebut mencakup pembahasan penanganan rumah tidak layak huni, penyediaan rumah subsidi, hingga skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor perumahan.
Rapat yang berlangsung di Gedung Kementerian PKP Jakarta pada Rabu malam (3/12/2025) ini diikuti oleh sejumlah kepala daerah, pejabat kementerian, dan perwakilan DPR RI.
Dalam forum tersebut, Bupati Mudyat turut berdiskusi bersama kepala daerah lain mengenai strategi dan pemerataan pembangunan perumahan di seluruh wilayah Indonesia.
“Tadi bersama teman-teman dari Komisi V DPR RI, para gubernur, dan wakil gubernur dari berbagai daerah. Kami berdiskusi dan akhirnya difasilitasi langsung oleh Pak Menteri untuk mencari formula pemerataan pembangunan perumahan yang adil,” ujar Bupati Mudyat Noor.
Menurutnya, pemerintah daerah berharap program yang digaungkan ini tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami berharap porsi anggaran dan program yang disalurkan benar-benar proporsional sesuai kebutuhan daerah. Ini penting agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat,” tegasnya.
Bupati juga menyampaikan optimisme bahwa program rumah subsidi dan skema KUR untuk perumahan akan membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat, terutama yang membutuhkan hunian layak dan terjangkau.
“Mudah-mudahan program ini menunjukkan asas keadilan dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat seluruh Indonesia, termasuk warga PPU,” katanya.
Rapat tersebut turut dihadiri sejumlah tokoh penting, di antaranya Menteri PKP Maruarar Sirait, Dirjen Perumahan Perkotaan, Kepala Tapera, Kepala BPS RI, Komisi V DPR RI, serta beberapa gubernur dari berbagai provinsi.
Sebagai penutup, Bupati Mudyat menegaskan bahwa Pemkab PPU akan terus mengawal program ini agar masyarakat mendapatkan akses yang layak dan proporsional.
“Kami akan mengawal agar masyarakat PPU mendapatkan akses yang layak dalam program ini,” pungkasnya. (*/)
