Anggaran Balikpapan diprediksi menyusut drastis, namun janji Pemerintah Kota untuk menuntaskan ribuan rumah tak layak huni (RTLH) tetap digenggam erat. Meski target terpangkas, bagaimana Pemkot memastikan program Rp 3 miliar ini tetap berjalan bagi warga miskin?
TITIKNOL.ID, BALIKPAPAN – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan diprediksi mengalami penurunan signifikan pada tahun 2026.
Hal ini disebabkan adanya pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Kendati demikian, Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan memastikan kebijakan program peningkatan kualitas rumah layak huni (RTLH) bagi warga kurang mampu tidak akan terhambat dan tetap menjadi prioritas utama.
Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kota Balikpapan, Rafiuddin, menegaskan komitmen tersebut.
Ia menjelaskan bahwa program bantuan perbaikan RTLH dipastikan tetap berjalan pada tahun 2026.
Pelaksanaan peningkatan RTLH tahun 2025 sudah tuntas 100 unit rumah.
“Alhamdulillah sudah berjalan semua tahun ini, dan program kita lanjutkan tahun 2026,” ujar Rafiuddin, Senin (8/12/2025).
Meskipun terjadi pengurangan TKD, Rafiuddin menyatakan pihaknya akan berupaya agar program perbaikan RTLH tetap berjalan maksimal.
Menurutnya, peningkatan kualitas hunian masyarakat merupakan tugas pokok Disperkim sekaligus kebutuhan dasar bagi warga berpenghasilan rendah.
Pada tahun 2026, Disperkim menargetkan perbaikan 100 unit RTLH dengan alokasi anggaran sekitar Rp 3 miliar, atau Rp 30 juta per unit.
“Seharusnya tahun depan kami target bisa beri bantuan untuk 151 unit rumah. Tapi karena pengurangan anggaran, kami maksimalkan bantuan untuk 100 unit,” jelasnya.
Tantangan Data dan Kolaborasi
Rafiuddin mengakui bahwa dengan anggaran terbatas, capaian bantuan RTLH sejauh ini belum ideal.
Hingga saat ini, jumlah RTLH di Balikpapan masih cukup tinggi, tercatat mencapai 5.656 unit.
Tantangan utama yang dihadapi Disperkim adalah:
Verifikasi Data:
Belum seluruh data calon penerima bantuan terverifikasi secara lengkap dan sesuai kriteria.
Kemampuan Mandiri:
Mayoritas pemilik RTLH adalah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang tidak mampu memperbaiki rumah secara mandiri.
Kolaborasi Belum Optimal:
Kontribusi dari pihak swasta (CSR perusahaan), akademisi, maupun masyarakat dinilai masih belum optimal untuk membantu percepatan penyediaan rumah layak huni.
Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, Disperkim terus mengupayakan solusi, antara lain dengan melakukan perbaikan RTLH melalui berbagai program penataan kawasan permukiman kumuh.
Pihaknya juga aktif mengusulkan bantuan keuangan ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) guna menambah kuota bantuan.
“Kami berupaya kolaborasi dengan pemerintah provinsi dengan mengusulkan bantuan RTLH melalui bantuan keuangan,” bebernya.
“Harapannya bisa mencari sumber dana lain selain APBD kota,” pungkas Rafiuddin. (*)
