Audiensi alot. Mahasiswa Samarinda mendesak DPRD Kaltim tanda tangani penolakan Pilkada via DPRD, tapi dewan pilih ‘koordinasi dulu’. Besok bakal ada aksi yang lebih besar? Simak kronologi lengkapnya

TITIKNOL.ID, SAMARINDA – Gelombang protes mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahakam Jilid II di depan Kantor DPRD Kalimantan Timur berakhir tanpa kesepakatan tertulis.

Meski berhasil menembus ruang audiensi, massa aksi harus pulang dengan rasa kecewa lantaran tuntutan mereka belum sepenuhnya dipenuhi oleh wakil rakyat, Kamis (22/1/2026).

Aksi yang dimulai sejak pukul 14.30 Wita ini menyoroti isu krusial: penolakan terhadap wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD yang dinilai mencederai demokrasi.

Setelah berorasi selama hampir dua jam di bawah kawalan ketat kepolisian, massa akhirnya ditemui oleh dua anggota DPRD Kaltim, Ekti Imanuel dan Yenni Eviliana.

Sebanyak 20 perwakilan mahasiswa kemudian diizinkan masuk ke Gedung E untuk melakukan audiensi pada pukul 16.40 Wita.

Di dalam ruangan, suasana berubah tegang. Mahasiswa mendesak anggota dewan untuk segera menandatangani surat pernyataan sikap menolak wacana Pilkada melalui DPRD secara resmi. Namun, permintaan tersebut bertepuk sebelah tangan.

Anggota dewan yang hadir memilih untuk tidak membubuhkan tanda tangan dengan alasan perlu melakukan koordinasi lebih lanjut secara internal.

Situasi sempat memanas sebelum akhirnya pihak DPRD menjanjikan akan memberikan keputusan resmi pada keesokan harinya.

Kembali dengan Massa Lebih Besar

Humas Aliansi Mahakam Jilid II, Muhammad Hanif, tidak dapat menyembunyikan kekecewaannya.

Ia menilai sikap enggan dewan dalam menandatangani pernyataan tersebut menunjukkan bahwa tuntutan rakyat belum dianggap serius.

“Sangat disayangkan rangkaian aksi hari ini tidak membuahkan hasil seperti yang kita harapkan. Kami menolak Pilkada melalui DPRD karena itu mengeksploitasi demokrasi dan merampas hak suara rakyat,” tegas Hanif usai audiensi berakhir pukul 18.17 WITA.

Tak ingin berhenti di situ, Hanif memastikan akan ada aksi lanjutan pada esok hari guna menagih janji DPRD Kaltim.

“Kami akan konsolidasi lagi. Bisa dipastikan massa yang turun besok lebih dari 300 orang,” tambahnya.

Aksi ini dipicu oleh kekhawatiran terhadap Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran yang dikhawatirkan merembet pada perubahan sistem Pilkada.

Berikut adalah empat tuntutan utama yang diusung:

• Menolak Keras wacana pengembalian mekanisme Pilkada ke tangan DPRD.
• Menuntut Transparansi dan partisipasi publik dalam setiap perubahan regulasi.
• Menghentikan Kriminalisasi terhadap rakyat yang menyuarakan pendapat.
• Menuntut Komitmen Nyata pihak legislatif dalam menyikapi pembahasan RUU Pilkada.

Kondisi di depan Kantor DPRD Kaltim baru mulai lengang pada pukul 19.00 Wita setelah mahasiswa membubarkan diri secara tertib.

Ratusan personel kepolisian yang bersiaga sejak siang bersama tiga unit kendaraan taktis juga perlahan meninggalkan lokasi setelah situasi dinyatakan kondusif. (*)