TITIKNOL.ID – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menegaskan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) berjalan sesuai rencana dan tidak mangkrak.
Pernyataan ini sekaligus menjawab berbagai anggapan publik yang menyebut proyek pembangunan IKN terhenti.
Penegasan tersebut disampaikan Gibran saat menjadi pembicara dalam talkshow Arah Baru Pembangunan Nasional di Auditorium Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), Salatiga, Jawa Tengah, Senin (26/1/2026).
“Tidak ada yang mangkrak di IKN. Pembangunannya sudah sesuai dengan timeline yang ada,” tegas Wapres Gibran.
Ia mengungkapkan, dirinya telah meninjau langsung pembangunan IKN pada Desember 2025.
Dua pekan setelah kunjungan tersebut, Presiden Prabowo Subianto juga melakukan peninjauan ke lokasi yang sama.
“Desember 2025 saya ke sana, dua minggu setelahnya Pak Presiden juga ke sana. Progresnya cukup bagus, sesuai timeline semua. Pekerjaan rumah kita sekarang tinggal pembangunan gedung legislatif dan yudikatif,” ujarnya.
Saat ini, pemerintah tengah mempercepat pembangunan gedung untuk lembaga legislatif dan yudikatif, termasuk DPR, Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), serta lembaga peradilan lainnya.
Lebih lanjut, Gibran menggambarkan IKN sebagai kota masa depan yang nyaman dan layak huni.
Menurutnya, kawasan tersebut memiliki risiko bencana yang relatif rendah serta kualitas udara yang masih bersih karena minim polusi.
“Ini kota yang sangat hidup, udaranya bersih, bebas macet, dan insyaallah aman dari bencana. Jadi, ini tempat yang sangat ideal untuk anak-anak muda. Kita bukan hanya memindahkan kantor, tapi juga membangun mindset yang baru,” jelasnya.
Seiring berjalannya waktu, Wapres menyebut berbagai fasilitas penunjang kehidupan perkotaan juga akan terus dibangun, mulai dari kawasan komersial hingga sarana hiburan dan olahraga.
“Nanti akan muncul bangunan-bangunan komersial seperti supermarket, pusat hiburan, sport center, dan lainnya,” katanya.
Pemerintah pun optimistis seluruh infrastruktur utama IKN dapat diselesaikan pada 2028.
Dengan demikian, kegiatan pemerintahan ditargetkan mulai efektif dilaksanakan di IKN pada tahun berikutnya.
“Kita doakan yang terbaik. Targetnya 2028 selesai semua dan kita bisa pindah ke sana. Mungkin 2029 dan seterusnya, seluruh kegiatan pemerintahan sudah efektif dilakukan di IKN,” tutup Gibran. (*)
