Sudah 10 hari Pelabuhan Melak mati suri! Gara-gara urusan berkas BBM subsidi, kapal logistik mogok jalan dan warga Kutai Barat kini mulai dihantui kenaikan harga sembako
TITIKNOL.ID, SENDAWAR – Sudah sepuluh hari terakhir, suasana di Pelabuhan Melak, Kutai Barat, tampak lengang dan tak bernyawa.
Sejak 22 Januari hingga Senin (2/2/2026), aktivitas transportasi sungai rute Melak–Samarinda berhenti total.
Berhentinya operasional kapal penumpang dan barang ini merupakan dampak langsung dari terhentinya pasokan BBM bersubsidi.
Kelumpuhan urat nadi transportasi sungai ini dipicu oleh kendala administratif.
Saat ini, para pengusaha kapal masih menunggu terbitnya rekomendasi resmi dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk mendapatkan kembali kuota BBM subsidi mereka.
Kepala UPT Pelabuhan Melak, Yunus Parwito, mengonfirmasi bahwa hingga pukul 16.00 Wita, belum ada tanda-tanda kapal besar akan bersandar maupun berangkat.
Hingga hari ini, belum ada kapal barang maupun penumpang yang beroperasi di Dermaga Melak.
“Seluruh armada masih bersandar di Samarinda. Kami belum bisa memastikan kapan jadwal akan kembali normal,” ujar Yunus dengan tegas.
Harga Sembako Melejit, Buruh Kehilangan Nafkah
Berhentinya jalur distribusi utama ini mulai memicu kekhawatiran serius di tengah masyarakat Kutai Barat.
Pasokan kebutuhan pokok yang terhambat dari Samarinda perlahan mulai menyebabkan lonjakan harga sembako di pasar-pasar lokal.
Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh konsumen. Ratusan pekerja pelabuhan, terutama buruh bongkar muat, kini terpaksa menganggur karena tidak ada muatan yang bisa ditangani.
“Masyarakat yang bergantung pada aktivitas pelabuhan terpaksa berhenti bekerja sementara. Praktis, tidak ada aktivitas ekonomi yang berjalan di dermaga,” tambah Yunus.
Saat ini, mobilitas warga hanya bergantung pada unit speedboat. Namun, kapasitasnya yang terbatas dan biaya operasional yang jauh lebih tinggi dibandingkan kapal besar membuat masyarakat harus merogoh kocek lebih dalam untuk sekadar bepergian atau mengirim barang.
Warga kini hanya bisa berharap birokrasi BBM subsidi segera tuntas sebelum krisis logistik di pedalaman semakin parah.
(*)
