TITIKNOL.ID, SAMARINDA – Gubernur Kalimantan Timur Dr H Rudy Mas’ud (Harum) menegaskan pentingnya transformasi besar dalam pengelolaan keuangan daerah.
Para kepala daerah, baik bupati maupun wali kota, didorong untuk memperkuat kemandirian fiskal dan tidak lagi bergantung sepenuhnya pada bantuan pemerintah pusat.
Penegasan itu disampaikan Gubernur Harum di hadapan ratusan bupati dan wakil bupati dalam Rakernas XVII Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di Batam, pekan lalu.
“Ini dapat kita lakukan melalui penggalian potensi pendapatan asli daerah (PAD) yang inovatif, transparan, dan ramah kantong bagi masyarakat,” ujar Harum.
Menurutnya, daerah harus proaktif “menjemput bola” dengan memanfaatkan digitalisasi serta melakukan efisiensi birokrasi.
Langkah tersebut diyakini mampu mempercepat pelayanan sekaligus memperkuat basis pendapatan daerah.
Selain itu, kepala daerah juga didorong untuk mengoptimalkan aset-aset tidur, mengembangkan potensi pariwisata, serta memperluas layanan jasa secara kreatif guna meningkatkan penerimaan daerah.
Harum menekankan bahwa transformasi digital bukan sekadar tren, melainkan kebutuhan mendesak untuk memangkas potensi kebocoran anggaran.
Sistem digital memungkinkan setiap belanja daerah terpantau secara akurat dan akuntabel.
“Dengan sistem digital, setiap rupiah belanja daerah dapat dipantau agar benar-benar berdampak langsung pada fasilitas publik dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Ia menambahkan, kemandirian fiskal bukan berarti membebani rakyat dengan pungutan baru.
Pemerintah harus bekerja lebih cerdas agar pelayanan meningkat tanpa menambah beban masyarakat.
“Kita pastikan uang rakyat kembali ke rakyat dalam bentuk layanan yang lebih cepat dan harga pangan yang stabil,” lanjut orang nomor satu Benua Etam tersebut.
Harum juga menegaskan bahwa provinsi dan kabupaten merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
Pemerintah provinsi berperan sebagai simpul koordinasi, sementara kabupaten menjadi ujung tombak pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Indonesia tidak mungkin maju tanpa kabupaten yang kuat, mandiri, dan sejahtera,” pungkasnya. (*/)
