TITIKNOL.ID, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mulai mengantisipasi potensi tekanan inflasi seiring pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Upaya ini dibahas dalam rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang melibatkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Sekretaris Daerah PPU, Tohar, mengatakan kebutuhan bahan pangan dalam program MBG harus dikelola hati-hati agar tidak mengganggu pasokan di pasar konvensional yang selama ini diakses masyarakat.
Menurut dia, belanja bahan pangan dalam jumlah besar oleh dapur MBG berisiko memicu kenaikan harga jika mengambil suplai dari pasar umum.
Karena itu, pemerintah tengah menyusun peta jalan agar pasokan MBG bersumber dari produsen lokal.
“MBG menjadi peluang sekaligus tantangan. Peluang bagi petani dan produsen lokal untuk menyuplai ke SPPG, tapi harus diatur supaya tidak menekan pasar,” ujar Tohar, Selasa (10/2/2026).
Ia menilai, jika skema suplai berjalan optimal, program MBG justru bisa menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di daerah.
Sebaliknya, tanpa pengaturan yang jelas, belanja besar dapur MBG dapat mengurangi ketersediaan pangan di pasar dan berdampak langsung pada masyarakat.
Untuk memetakan potensi tersebut, Pemkab PPU menggandeng Bank Indonesia (BI) Balikpapan.
Sejumlah data dari sektor hortikultura, pertanian, hingga perikanan telah dipaparkan untuk melihat kesiapan produksi lokal.
“Kita hadirkan unit kerja terkait dan datanya sudah ada. Tinggal diuji kesesuaiannya dengan kondisi riil di lapangan,” katanya.
Tohar menegaskan, pembahasan ini tidak berhenti pada satu pertemuan. Pemerintah akan memastikan kebutuhan menu MBG terpenuhi, inflasi tetap terkendali, dan rantai pasok komoditas lokal berjalan berkelanjutan.
“Kita perlu tahu menu SPPG, lalu produk lokal apa yang bisa kita dukung. Harapannya, suplai berputar terus dan stabil,” ujarnya.
(TN01)
