Di tengah bayang-bayang defisit anggaran nasional, satu pertanyaan besar muncul bagi warga Balikpapan. Bagaimana nasib Flyover Muara Rapak? DPRD Balikpapan kini bersuara lantang, meminta agar keselamatan nyawa di titik rawan tersebut tetap berada di urutan teratas daftar prioritas pembangunan
TITIKNOL.ID, BALIKPAPAN – Gelombang pemangkasan anggaran secara nasional memaksa Pemerintah Kota Balikpapan untuk lebih selektif dalam menyusun skala prioritas pembangunan.
Namun, di tengah keterbatasan finansial tersebut, aspek keselamatan nyawa masyarakat dinilai tidak boleh dikompromikan.
Anggota Komisi I DPRD Balikpapan, Kasmah, menegaskan bahwa penyesuaian rencana pembangunan adalah hal yang tidak terhindarkan akibat defisit anggaran yang melanda hampir seluruh daerah di Indonesia.
Meski begitu, ia meminta pemerintah tetap fokus pada kebutuhan mendasar, terutama infrastruktur jalan.
“Defisit anggaran ini dampaknya sangat luas. Bukan hanya Balikpapan, semua daerah di Indonesia pun turut merasakannya,” ujar Kasmah, Senin (9/3/2026).
Urgensi Flyover Muara Rapak Satu titik yang menjadi sorotan tajam adalah kawasan Simpang Muara Rapak.
Kasmah menilai pembangunan jalan layang atau flyover di lokasi tersebut sudah bersifat mendesak dan tidak bisa terus ditunda.
Kawasan ini telah lama dikenal sebagai titik rawan kecelakaan yang kerap memakan korban jiwa.
Simpang Rapak sudah lama jadi titik rawan kecelakaan. Pembangunan flyover di sana harus masuk daftar prioritas dan tidak boleh terus ditunda.
“Ini menyangkut keselamatan pengguna jalan,” tegasnya.
Wajah Penyangga IKN
Selain faktor keselamatan, Kasmah mengingatkan peran strategis Balikpapan sebagai beranda utama Kalimantan Timur sekaligus kota penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
Infrastruktur yang mumpuni menjadi syarat mutlak untuk mendukung lonjakan mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi yang kian masif.
Meski kondisi keuangan daerah sedang diuji, ia tetap optimis bahwa situasi ini hanyalah fase sementara.
“Semoga ke depan anggaran bisa kembali normal, supaya pembangunan tidak lagi terhambat dan bisa berjalan lebih optimal demi kepentingan publik,” pungkasnya. (*)
