TITIKNOL.ID – Presiden Prabowo Subianto menyoroti pengadaan mobil dinas kepala daerah bernilai miliaran rupiah, termasuk di Kalimantan Timur.
Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memastikan proses pengembalian mobil dinas Gubernur Rudy Mas’ud senilai Rp 8,49 miliar telah tuntas secara administratif.
Kepala Diskominfo Kaltim, Muhammad Faisal, menyebut pengadaan tersebut dianggap selesai karena kendaraan belum pernah digunakan.
“Secara hitungan dan administratif proses pengadaan dianggap sudah tuntas, karena mobil tersebut belum pernah dipakai ke lapangan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, dari total nilai Rp 8,49 miliar, pihak penyedia hanya menerima pembayaran bersih sekitar Rp 7,5 miliar.
Sementara selisih hampir Rp 1 miliar merupakan kewajiban pajak berupa PPN dan PPh yang telah disetorkan ke kas negara.
Pemprov Kaltim kini berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak untuk proses pengembalian dana pajak yang diperkirakan memakan waktu dua hingga tiga bulan.
Faisal menegaskan, nilai pengadaan tersebut telah mencakup berbagai komponen seperti pajak, bea balik nama, ongkos kirim, asuransi, hingga margin penyedia.
Ia juga memastikan langkah pengembalian ini menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung efisiensi anggaran sesuai arahan pemerintah pusat.
Prabowo sebelumnya menyinggung kepala daerah yang tak menggunakan anggaran secara efisien. Prabowo menyebut ada gubernur yang pakai uang Rp 8 miliar untuk mobil dinas.
”Banyak biaya yang harusnya dilaksanakan oleh kabupaten dan provinsi tidak dilaksanakan. Contoh tadi jembatan, jembatan desa, rakyat harus teriak, presiden harus turun tangan. Maaf, ada dana desa, ke mana dananya? Bupati ke mana, dana gubernur? Tapi oke lah, saya ambil tanggung jawab. Jadi, kita harus terbuka, kita harus fair,” ujar Prabowo, Kamis (19/3).
Prabowo menilai pola belanja daerah saat ini masih belum efisien, termasuk dalam penggunaan anggaran untuk fasilitas pejabat. “Banyak pejabat itu menurut saya ini tidak efisien. Anda lihat sendiri.
Kita buka-bukaan ya. Ada kabupaten, eh pemerintah daerah dia beli mobil dinas gubernur berapa? Rp8 miliar,” ungkapnya. (*/)
